• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Aparatur Desa Minim Pemahaman, Kasus Kekerasan Perempuan Meningkat Di Kabupaten Aceh Utara

10 December
16:23 2019
0 Votes (0)

KBRN Lhokseumawe: Melalui Pentas seni  yang mengadopsi lantunan syair anti kekerasan, serta komitmen bersama juga treatrikal suara korban kekerasan, Bupati Aceh Utara meminta seluruh masyarakat untuk menghentikan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 

Demikian kata sambutan Bupati Aceh Utara Diwakili Asisten 1 Dayan Albar,pada peringatan 16 HAKTP Di Aula Kantor Bupati (Selesa,10/12/2019) mengingatkan semua pihak agar dapat memahami hukum terhadap prilaku kekerasan, bukan hanya dalam fisik akan tetapi juga kekerasan perasaan dalam rumah tangga.

 ,”Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak teruslah melakukan penyadaran ditengah masyarakat, Mudah mudahan kita tahu apa yang harus kita lakukan kedepan untuk melakukan perlindungan baik terhadap Perempuan maupun anak yang ada dalam Wilayah kabupaten Aceh Utara,’

Sementara Data Lbh Apik, sejak awal Januari hingga September tahun ini diwilayah Aceh Utara tercatat sekitar 109 kasus kekerasan Perempuan, diantaranya 57 kasus bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta 34 kasus kekerasan Sexual  anak selebihnya bentuk kekerasan Sexual usia dewasa.

Ketua Panitia P2TP2A Aceh Utara Elyati mengatakan, adanya Budaya serta pemahaman agama, pada umumhya menjadi hambatan dalam proses tahapan pendampingan maupun mediasi terhadap pemulihan korban, sehingga dari jumlah 109 kasus kekerasan yang didampingi bersama LBH Apik, tidak seluruhnya selesai secara hukum.

,”Hambatan lainya adalah Penggunaan Qanun jinayat ada hukum positif juga hukum Adat, banyak kasus KDRT ataupun kekerasan sexual yang diselesaikan secara  Musyawarah ditingkat gampong, ikut menggugurkan bukti sehingga tidak bisa dipersoses secara hukum karena tidak dilengakpi bukti, hasil visum atau tidak mendapat Izin suami atau pihak keluarga,”,Ungkap Elyati .

 Lemanya pemahaman aparatur Gampong/Desa  Juga menjadi salah satu hambatan bagi lembaga bantuan hukum LB apik dan P2 DP untuk menyelesaikan proses pendampingan Korban hingga keranah hukum yang serng terbentur dengan pemahaman Apartautr Desa . 

,’seolah olah kehadiran kita menjadi penyambung tangan murni dimereka , padahal ketika kasus diselesaikan secara hukum mereka itu menjadi tokoh kunci yang mendukug korban dari segi saksi dan bukti yang ada dilingkungan mereka,kita datang mendampingi dengan kelengkapan Bukti baru kasus bisa dianjutkan keranah hukum,” Ujar Elyati

Selain untuk menggugah Pemerintah Daerah Dalam upaya penanggulangan dan pemulihan Korban, diperingatan 16 HAKTP yang  menampilkan fakta kekerasan dari suara korban melalui treatrikal dan pentas seni di Aula kantor Bupati paa selasa juga juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong lahirnya Undang undang khusus penanganan kasus kekerasan sexual perempuan yang terbilang tinggi di Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Sementara guna memudahkan Akses korban kekerasan sexual  yang bisa dilakukan penanangan awal LBH Apik bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah menggagas Pembentukan Lembaga Berbasis Komunitas (LBK)  yang diharapkan mendapat Dukungan Aparatur Gampong melalui pengunaan Dana Desa.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00