• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sorotan Kampus

RUU KPK Melemahkan Mekanisme Penyadapan Pelaku Korupsi

17 September
20:36 2019
0 Votes (0)

KBRN, Lhokseumawe : Pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk ketidak pekaan Pemerintah terhadap aspirasi rakyatnya. 

Sehingga yang terjadinya kemudian adalah suatu sikap otoriter dan mengedepankan arogansi kekuasaan. "Oleh karena itu Saya menilai, sikap Pemerintah tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan Keadilan", tegas Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Malikussaleh (Unimal) Kabupaten Aceh Utara, DR. M. Hatta, SH. LLM kepada RRI, Selasa (17/09/2019). 

Bahkan beberapa hari yang lalu, juga digelar kegiatan Kajian Konstitusi di FH Unimal khusus membahas RUU KPK kepada para Mahasiswa Hukum di Kampus tersebut.

Dinilai DR. M. Hatta pula, mengenai substansi RUU KPK juga mencerminkan substansi yang sangat birokratif. Misalnya menyangkut dengan aspek Penyadapan. 

Aspek Penyadapan adalah satu mekanisme rahasia untuk melakukan penindakan terhadap para tersangka ataupun calon tersangka tindak pidana korupsi. "Nah, apabila proses Penyadapan tersebut harus melalui mekanisme Izin dari Dewan Pengawas di khawatirkan akan bocornya informasi suatu gerakan ataupun tindakan senyap terhadap pelaku tindak pidana korupsi", ungkapnya lagi. 

Apabila melihat kasus korupsi itu sebagai momok yang berbahaya dan menakutkan terhadap bangsa dan negara, maka harus ada upaya-upaya yang massive untuk melakukan tindakan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah mekanisme Penyadapan yang bersifat independen, rahasia, tanpa melibatkan pihak mana pun, demi menjaga proses Penyadapan yang baik dan sistematis. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00