• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ruang Publik

Mahasiswa Prodemokrasi, UU-PA Aceh Untuk Persatuan Nasional

24 August
12:08 2019
0 Votes (0)

KBRN, Lhokseumawe : Pemerintah Indonesia diharapkan serius memegang teguh perjanjian MoU Helsinki lantaran didalamnya terdapat Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang harus dijalankan secara utuh.

Dan jika persoalan regulasi UUPA tidak terimplementasi keseluruhan dipastiakan perstuan nasional sulit bisa terwujud di Indonesia khususnya di Aceh demikian hal tersebut dinyatakan koordinator Front Mahasiswa Prodemokrasi Aceh (FMPA) Fahkrurazi kepada RRI Sabtu (24/08/19).

“Kewenangan Aceh pada semua sektor publik telah di ubah dalam UUPA menjadi Kewenangan yang bersifat nasional, akibatnya semua kewenangan Aceh di reduksi, selain itu juga diperkuat lagi dengan lahirnya PP Nomor 3 Tahun 2015  tentang kewenangan tersebut”, jelas Fahkrurazi.

“Maka karena itu semua kewenangan Aceh yang diamanatkan MoU telah hilang, sehingga diperkirakan sulit untuk membangun persatuan nasional di Indonesia”, ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Fahkrurazi, ada banyak butir Undang-udang Pemerintah Aceh yang bertentangan dengan Undang-undang Pemerintah Indonesia ini artinya Aceh tidak diberi keleluasaan seperti apa yang telah di sepakati pada MoU Helsinki.

Dan di tegaskan oleh Fahkrurazi persatuan nasional yang menjadi isi dari Pancasila akan sulit terwujud jika Pemerintah Indonesia tidak memenangkan UUPA. (ALB/DY) 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00