• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

KKR Aceh Gelar Rapat Dengar Kesaksian Korban Konflik

15 July
18:44 2019
0 Votes (0)

KBRN, Lhokseumawe : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [KKR] Aceh, akan mengelar rapat Rapat Dengar Kesaksian [RDK] dari sejumlah warga yang menjadi korban konplik, Agenda RDK ini akan menghadirkan16 saksi korban pelanggaran HAM yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan  Kota Lhokseumawe.

Kegiatan itu yang akan dikemas dalam tema “Dengarkan Suara Korban, Mengungkapkan Masa Lalu, Menata Masa  Depan" yang akan dilaksanakan pada 16-17 Juli 2019 di Gedung DPRK Aceh Utara, akan memperdegarkan kesaksian 16 korban/ keluarga korban pelanggaran HAM, periode 4 Desember 1976 - 15 Agustus 2005.

Ketua KKR Aceh Afridal Darmi, didamping  4 komioner lainnya saat Konfrensi Pers Digedung DPRK Aceh Utara, menyebutkan kegiatan ini digelar selama dua hari dan akan mendegarkan kesaksian korban tentang berbagai jenis pelanggaran HAM, diantaranya jenis kekerasan yang diterima oleh korban diklarifikasi menjadi pembunuhan diluar proses hukum, (estra Judical  kiling), penghilangan paksa (enforced disappearence) dan penyiksaan (torture).

“Dihari pertama akan mendegarkan 7 kesaksian korban, sedangkan dihari kedua menghadirkan 9 kesaksian korban, keseluruhan dari saksi itu berasal dari Aceh Utara – Lhokseumawe, karena kedua daerah ini banyaknya korban,“sebut Afridal Darmi, Senin (15/7/2019).

Dikatakan, KKR Aceh yang merupakan lembaga negara non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh dibentuk tiga tujuan.

“Tujuan pertama memperkuat perdamaian dengan mengungkap kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu, kedua ingin membantu tercapainya rekonsiliasi  antara pelaku pelanggaran HAM baik individu dan lembaga dengan korban, dan ketiga  merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM  sesuai dengan universal yang berkaitan dengan hak –hak korban,”jelasnya.

Ditambahkan, RDK ini merupakan salah satu  metode pengungkapan kebenaran yang legal dan diakui secara konsitusi, selain itu akan menjadi ruang bagi korban untuk menyampaikan peristiwa yang telah dialami,  dampak dan harapan akan masa depan yang lebih baik serta pembelajaran penting  bagi sebuah bangsa.

“Kami harapkan dengan diselenggarakan RDK, dapat mendidik publik, sehingga bisa mengetahui kebenaran tentang faktor penyebab terjadinya dugaan pelanggaran HAM di masa konflik, selain itu kami akan memfasilitasi pemulihan sosial dan rehabilitasi bagi saksi atau korban dugaan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” pungkasnya. (FUL/MS).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00