• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Polemik Jabatan Sekda Disinyalir Syarat Politik

24 February
19:38 2020

KBRN, Situbondo: Polemik jabatan sekda di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, masih belum menemukan benang merahnya. Jabatan sekda yang disinyalir syarat politik itu dapat sorotan dari berbagai kalangan, karena masa jabatan sekda dinilai terlalu lama yaitu tujuh tahun.

"Solusinya itu sebenarnya ada di Bupati Dadang Wigiarto. Bupati bisa kapan saja melakukan mutasi terhadap sekda, tidak harus menunggu jabatan yang ada di Pemprov Jatim," ujar Hadi Wiyono, kepada RRI, Senin (24/2/2020).

Menurut mantan Sekda Situbondo ini, Sekda Syaifullah bisa dimutasi ke jabatan lain, seperti Staf Ahli atau jabatan lainnya yang setara dengan eselon II di lingkungan Pemkab Situbondo. Tak harus menunggu jabatan baru yang diinginkan Sekda Syaifullah, yaitu sebagai Widyaiswara.

"Jabatan di pemprov itu kan menjadi kewenangan penuh Gubernur, Bupati tak bisa intervensi Gubernur. Kalau memang belum ada lowongan di pemprov, pindah saja ke jabatan lainnya yang setara," tegas Hadi, yang juga mantan Rektor UNARS Situbondo, itu.

Hadi mengakui, bahwa jabatan Sekda Syaifullah sudah tak bisa diperpanjang lagi, sebab akan membentur aturan. Jadi sudah seharusnya Bupati mengganti jabatan sekda, agar polemik jabatan sekda ini tidak berkepanjangan.

"Agar polemik ini segera berakhir, segera mutasi Sekda Syaifullah. Mau di nonjob kan atau di jabatan baru, itu terserah Bupati, tidak harus menunggu SK pemprov yang entah kapan," imbuhnya.

Kata Hadi, hal serupa pernah terjadi di salah satu kabupaten di Pulau Madura. Begitu Bupati tidak ada kecocokan terhadap sekda, langsung dikandangkan sebagai staf ahli. Artinya, tidak ada susahnya bagi Bupati memutasi Sekda Syaifullah.

“Ketika Bupati tidak menemukan kecocokan terhadap sekdanya, langsung diparkir sebagai staf ahli. Namun akhirnya pindah ke provinsi ketika ada jabatan lowong," bebernya.

Diinformasikan RRI sebelumnya, Syaifullah sudah 7 tahun menduduki jabatan sekda. Dari awal dilantik sebagai sekda pada 18 Maret 2013.

Sementara PP Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 132 ayat (1) berbunyi, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yaitu seluruh Pejabat Eselon II yg saat ini menduduki jabatan harus dilakukan mutasi dengan uji kompetensi.

Sedangkan ayat (2) berbunyi, bahwa setiap mutasi JPT hrs memenuhi syarat menduduki jabatan minimal 2 tahun, dan paling lama 5 tahun. Namun, kata Bupati Dadang Wigiarto, bisa diperpanjang selama 2 tahun dengan SK per tahun.

"Nah, ini kan sudah jelas tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi, tunggu apa lagi, segera mutasi sekda, agar polemik ini segera tuntas," tegasnya.

00:00:00 / 00:00:00