• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Komisi I DPRD Situbondo Klarifikasi Mutasi Sekda ke Pemprov Jatim dan Kemendagri

10 February
13:51 2020

KBRN, Situbondo: Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo Jawa Timur, akan mengklarifikasi ke pemprov jatim, mengenai mutasi sekda Situbondo yang akan ditempatkan sebagai Widyaiswara di Balai Diklat Pemprov Jatim. 

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi I, Janur Sasra Ananda, sehubungan dengan pengangkatan kembali sebagai Sekda per tahun 2019. Padahal berdasarkan surat Gubernur per tanggal 31 Oktober 2019, Sekda Syaifullah harus mengikuti tes Widyaiswara di Surabaya. 

"Pertanyaannya, apakah Sekda Syaifullah itu mengikuti tes Widyaiswara, atau tidak? Dan kapan jadwal tesnya. Ini yang akan kami konfirmasi langsung ke Pemprov Jatim," terang Janur kepada RRI, Senin (10/2/2020).

Janur, panggilan akrabnya mengaku, bahwa secara administratif, Bupati sudah menunaikan kewajibannya dengan bersurat kepada Gubernur, Khofifah Indar Parawansa, terkait mutasi Sekda sebagai Widyaiswara. Hanya saja, sampai saat ini belum ada penjelasan lanjutan terkait mutasi Sekda Syaifullah yang sudah 7 tahun menjabat itu.

"Ini kan hampir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kami masih akan berkonsultasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apakah mutasi masih bisa dilakukan mendekati Pilkada," beber Janur.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto memastikan, jika Sekda Syaifullah tahun ini harus melepas jabatan Sekda, sesuai dengan aturan yang ada. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari Pemprov Jatim, terkait jabatan baru bagi Syaifullah.

"Tinggal menunggu formasi dari Pemprov Jatim, yang sesuai dengan keinginan sekda," ujar Bupati singkat.

Informasi dihimpun, Syaifullah sudah 7 tahun menduduki jabatan sekda. Dari awal dilantik sebagai sekda pada 18 Maret 2013 hingga saat ini. 

Sementara PP Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 132 ayat (1) berbunyi, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yaitu seluruh Pejabat Eselon II yg saat ini menduduki jabatan harus dilakukan mutasi dengan uji kompetensi. Ayat (2) berbunyi, bahwa setiap mutasi JPT hrs memenuhi syarat menduduki jabatan minimal 2 tahun, dan paling lama 5 tahun. 

"Lima tahun itu bisa diperpanjang selama dua tahun, dengan SK per tahun. Ketika jabatan sekda habis pada 2018, saya perpanjang hingga 2019, dan diperpanjang lagi sampai 2020. Sekarang sudah tidal bisa diperpanjang lagi," ungkap Bupati.(DIN/PW)




00:00:00 / 00:00:00