• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Kepala Desa Di Bondowoso Minta Pemkab Segera Sesuaikan Perbup DD/ADD

25 January
11:04 2020
0 Votes (0)

KBRN, Bondowoso:  Auran baru pengelolaan dana desa yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 205/PMK.07/2019, Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SKAK) Bondowoso berharap Pemkab Bondowoso menyesuaikan dan segera merivisi Perbup pencairan DD/ADD. 

Sutrisno, Ketua SKAK Bondowoso, mengatakan bahwa Perbup tersebut telah dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama dengan SKAK. Namun, dengan adanya mekanisme yang baru ini, mungkin harus dilakukan perubahan untuk penyesuaian dengan PMK yang baru. Bahkan ia menyampaikan desakan tersebut melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Abdurrahman. 

"Teman-teman (Kepala Desa) memang mendesak bagaimana memang perbup ini secepatnya selesai. Karena APBDes ini kan menunggu Perbup. Sedangkan syarat utama itu adalah APBDes, kalau sudah selesai baru bisa mencairkan," jelas Sutrisno, Sabtu (25/1/2020).

Kades Cermee itu juga mengapresiasi adanya perubahan pola penyaluran dan persentase pencairan Dana Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 205/PMK.07/2019, tentang pengelolaan dana desa. Menurutnya, pola penyaluran ini lebih sederhana. Sebab, desa yang telah siap tak perlu lagi menunggu desa yang tak selesai. 

"Kalau dulu salah satu desa belum selesai, maka semua desa tak bisa mencairkan dana desa. Tapi pada saat ini, pada PMK baru, tak seperti itu lagi,"ujarnya. 

Tak terkecuali pula, dengan perubahan porsentase pencairan DD yang pada termin satu dan dua menjadi 40 persen, dinilainya lebih enak. Karena, selama ini seringkali pada termin terakhir yang cair bulan Desember sangat sulit. Sehingga, banyak Kades yang anggarannya disilpakan karena waktu yang tak cukup untuk bekerja. 

"Tapi kalau 40-40-20, paling tidak sedikitlah. Saya yakin temen-temen mampu untuk menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun," Urainya.

Sementara Kepala DPMD, Abdurrahman, mengaku bahwa pihaknya telah membahas Perbup terkait pengelolaan dana desa. Bahkan telah siap untuk didistribusikan ke desa-desa. Hanya saja, karena ada PMK baru ini, maka secara otomatis terpaksa diundur untuk disesuaikan dengan PMK yang baru.

"Tetapi bulan Januari ini Perbup itu sudah akan direvisi. Artinya, ini sudah dipahami  bersama. Artinya bukan kita ingin mengulur-ngulur waktu. Tidak," jelasnya. 

Tentunya APBDes kemungkinan juga mundur namun tidak akan mengurangi jadwal penyalurannya. Dengan catatan, syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PMK bisa terpenuhi oleh desa.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00