• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum

KPK Sebut Ada Dua Faktor Penyebab ADD Rawan Terjadi Penyimpangan Oleh Kepala Desa

1 November
19:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bondowoso: Meski sampai saat ini penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum merambah pada Kepala Desa, namun banyak laporan dari kepolisian dan kejaksaan yang masuk rata-rata Anggaran Dana Desa (ADD) banyak disalahgunakan, mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pada laporan keuangan.

Komisioner KPK RI Nurul Ghufron kepada awak media menjelaskan, penyebabnya ada dua faktor yaitu rendahnya pemahaman kepala desa dan motivasi mengembalikan modal yang  digunakan selama kampanye.

" Karena syarat untuk menjadi kepala desa minimal SMP, jadi pemahaman kepala desa ataupun perangkat desa sangat minim dalam mengelola keuangan desa," jelasnya saat menghadiri seminar dan diakusi panel terkait Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jumat siang (1/11/19) di pendopo Bupati Bondowoso.

Penyalahgunaan ADD yang dimaksud misalnya menyalahgunakan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan prosedur perpres nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, maupun menggunakan laporan fiktif atau palsu.

Kata Ghufron, setiap jabatan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Karena proses politik yang melahirkan jabatan-jabatan di Indonesia merupakan proses politik yang gagal, sehingga melahirkan pejabat-pejabat yang tidak diinginkan. 

Proses demokrasi, lanjutnya, bukan hanya dimulai dari pemilihan Presiden, DPR, Gubernur, DPRD sampai ke tingkat desapun kalau proses politiknya gagal maka akan ditempati oleh pejabat-pejabat yang rusak. Itu disebabkan oleh proses politik yang tidak benar seperti money politik. Sehingga ketika menduduki jabatan yang diinginkan, bukan untuk melayani masyarakat namun bagaimana caranya agar mengembalikan modal, sehingga menyalahgunakan wewenangnya dengan cara korupsi.

Selama proses politiknya rusak, menurutnya pejabat koruptor tidak serta merta disalahkan. Untuk itu harus ada kesadaran dari semua pihak, bahwa proses politik harus tanpa money politik. Masyarakat juga harus sadar bahwa memilih pimpinan itu bukan siapa yang bayar. Karena tanpa kesadaran itu, maka tidak bisa melahirkan pejabat yang murni untuk rakyat.

" Makanya, KPK akan menggandeng Presiden dan DPR untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia," katanya. 

Selain itu, masyarakat perlu diberi pemahaman. Selama masyarakat memilih pimpinan berdasarkan pemberian, maka tidak akan terkerahkan. Faktornya, karena tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Selama ekonominya rendah, maka itu dijadikan kesempatan untuk membeli suara masyarakat. Tapi kalau ekonomi masyarakat mapan, maka mereka pasti independen dalam memilih.

" Jangankan Pilpres, bahkan Pilkades saja biayanya sampai Milyaran. Gaji kepala desa berapa sih. Kalau biayanya untuk menjadi Kepala Desa sampai Milyaran, maka terpikir olehnya bagaimana bisa mengembalikan modal," lanjutnya.

Dalam penanganan kasus korupsi, diakuinya KPK memiliki keterbatasan sehingga penegakan hukum KPK adalah menggunakan skala prioritas, terutama pada kasus korupsi paling besar. 

" KPK adanya di Jakarta, SDMnya hanya 1500, anggarannya hanya sekitar Rp.850 Milyar, sehingga jangkauan penanganannya skala prioritas. Bukan milah-milih tapi karena memahami keterbatasan SDM dan anggaran" pungkasnya. (SAN/PW)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00