• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nama & Peristiwa

Pengosongan Lahan untuk Terminal Kijing Berjalan Lancar

27 February
23:10 2020
1 Votes (4)

KBRN, Pontianak: Pengadilan Negeri Mempawah melaksanakan eksekusi pengosongan 8 bangunan dan 7 lahan milik 15 warga Desa Bundung Laut dan Kunyit Laut, Kecamatan Kunyit Laut, Kabupaten Mempawah pada Kamis (27/2). 

Pengosongan lahan dilakukan, setelah pada 19 Nopember 2019, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengajukan permohonan eksekusi atas keputusan PN Mempawah, yang menolak gugatan sebagian kecil warga tersebut. 

Permohonan ini kemudian ditanggapi pengadilan, dengan adanya Putusan Eksekusi PN Mempawah, tanggal 2 Desember 2019.Sebelum pengosongan lahan dilakukan, PN Mempawah menyampaikan teguran tertulis kepada warga yang menolak, pada 18 Desember 2019. 

"Teguran tertulis dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Eksekusi PN Mempawah, tanggal 24 Februari 2020," sebut siaran pers PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC yang diterima Radio Republik Indonesia di Jakarta.

IPC, sebut siaran pers itu, menghormati proses pembebasan lahan untuk pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Mempawah. IPC berharap proses pengosongan 8 bangunan dan 7 lahan milik 15 daftar nominatif (warga) bisa berjalan baik dan lancar.

“Keputusan PN Mempawah sudah berkekuatan hukum tetap. Hendaknya semua pihak menghormati putusan ini, sehingga pembangunan Terminal Kijing yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalbar berjalan lancar,” kata General Manager IPC Cabang Pelabuhan Pontianak, Ari Sugiri, Kamis (27/2).

baca juga : Terminal Kijing Akan Beroperasi Tahun 2020

Secara umum, pembebasan lahan warga untuk pembangunan Terminal Kijing berjalan lancar. Sekitar 97 persen lahan seluas sekitar 200 hektar milik 924 warga (danom) telah dikosongkan. Sisanya yang sekitar 3 persen, pembebasannya membutuhkan proses lebih lanjut.

Adi menyayangkan sikap segelintir warga yang masih menolak pembebasan lahannya, karena alasan ganti rugi tidak sesuai. 

“Sejak awal kami sadar bahwa warga berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas, yang kami sebut sebagai ganti untung. Nilai kompensasi yang disiapkan bahkan melampaui NJOP, serta di atas nilai yang ditetapkan Pemprov Kalbar berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu,” jelasnya.

baca juga : Pelabuhan Kijing Dambaan Kalbar Sejak 20 Tahun Silam

Adi memastikan bahwa pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. “Warga yang menerima sudah 97 persen. Seharusnya pemberian ganti rugi ini makin cepat selesai, dan tidak ada lagi penolakan,” ujarnya.

Dia menerangkan, mekanisme ganti rugi lahan untuk pembangunan Terminal Kijing mengacu pada Perpres Nomor 62 tahun 2018. Perpres itu mengatur bahwa nilai ganti rugi didasarkan pada perhitungan tim penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang bekerja secara independen dengan melibatkan masyarakat.

Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, Terminal Kijing akan menjadi salah satu dari tujuh terminal hub (penghubung), yang akan memperkuat konektivitas nasional.

  • Tentang Penulis

    Budi Prihantoro

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: budiprihantoro811@gmail.com

  • Tentang Editor

    Budi Prihantoro

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: budiprihantoro811@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00