• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Metropolitan

Kemenkopolhukam RI Dukung FTBI dalam Menjaga Kedaulatan NKRI di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman melalui Sistem Penyiaran.

22 February
14:39 2020
0 Votes (0)

KBRN,Jakarta-  Kemenkopolhukam RI sangat mendukung sistem penyiaran Indonesia harus menjangkau wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia, semua pihak harus berfikir nasionalis dan tidak bisa berbuat semaunya saja sendiri karena Indonesia kedepan harus maju. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Informatika Deputi VII Kemenkopolhukam, Kol Ferdinand Mahulete pada dialog dalam  Pembukaan Kongres Federasi  Televisi Berlangganan se Indonesia, di Jakarta, Rabu,9 /02/2020

"Marilah kita berpikir nasionalis, bahwa indonesia kedepan harus maju, jangan sesuka hati kita saling membutuhkan. Jadi kami dari Kemenkopolhukam RI tentunya sangat mendukung aktivitas teman-teman ini yang sudah menyalurkan informasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia melalui penyiaran. Dan tentunya kami juga akan memberikan roh yang kuat dalam penegakan dan keadilan hukum, Kominfo harus bikin regulasi yang benar” ucap Ferdinand

Dalam materi paparannya, Ferdinan mengambil topik  tentang Penegakan hukum atas Undang-Undang Penyiaran. “Sangat menarik karena memang Lembaga Penyiaran Berlangganan ini dibagi menjadi beberapa sistem diantaranya melalui fyberoptik (Kabel), Teresterial dan Satelit dan ada juga Lembaga Penyiaran Swasta Televisi. Bagaimana regulasi saat ini harus bisa menampung ini semua, dan tidak tumpang tindih, yang ini bikin aturan ini yang lain bikin aturan yang berbeda" ucapnya.

Ferdinand  memberi contoh kasus pengembangan telekomunikasi dan informasi di wilayah perbatasan negara Indonesia yang mengalami persoalan. Intinya akibat persoalan yang ada tersebut rakyat-lah yang mejadi korban, dengan terbatasnya hak asasi publik, publik hendak menerima informasi yang benar karena itu adalah hak asasi manusia namun karena ada persoalan yang terjadi hak-hak itu menjadi tidak terpenuhi.

“Saya pernah jalan ke kabupaten sanggau ada pos PLNB (Pos Lintas Batas Negara) pemerintah menambah tower BTS Komunikasi dari 5 lalu ditambah 6 jadi total 11, tetapi  dalam proses pembangunan hanya memasang BTS yang hanya mengcover area sekitar 20 km, karena daerahnya tidak rata, tetapi masalahnya bagaimana setelah itu karena PLNB cuma ada di Sanggau satu buah, Aruk, dan Entikong jaraknya sangat jauh.  Dan untuk Penyiaran di perbatasan masyarakat disana menonton televisi bukan televisi Indonesia tetapi Televisi negara tetangga yang dengan mudah mereka dapatkan” ungkap Ferdinand.

Hal itu yang menjadi tugas kita bersama, lanjut Ferdinad bahwa  hak asasi warga negara untuk mendapat informasi yang benar, tetapi banyak juga televisi kabel yang sudah bersusah payah membantu negara di wilayah pedalaman dan perbatasan negara Indonesia dianggap dan diduga tidak berizin ketika terdapat kontennya disalurkan. Dan bagaimana sikap KPI  terhadap masalah persaingan tidak sehat antara penyiaran ini.

"Intimidasi dan tekanan melalui upaya penegakan hukum banyak terjadi didaerah contohnya  di bekasi aja bermasalah apalagi daerah yang di maluku sana. Regulator dan penyelenggara penyiaran tidak punya sikap yang jelas dalam menterjemahkan peraturan, ini yang perlu kita selesaikan” lanjut Ferdinand

“(Padahal) membuat izin (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) saja susah, kemudian ada ketidakpastian hukum dan hak siar mungkin para UKM Televisi Kabel  bisa merasakannya,  monopoli frekuensi publik oleh sekelompok orang, ini kita tidak pungkiri, difrekuensi 2,3  di frekuensi 2,6 MH hanya dimiliki beberapa orang saja,  berani tidak kita terobos itu mungkin dari kepolisian yang mengatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus tegas." tambahnya.

“Kemudian ada beberapa forum yang saya catat dari situ, ada di ALAMI, ICTA dan  GOTV Kabel, kemudian mereka itu membentuk  Federasi Televisi Berlangganan Indonesia yang kebetulan hari ini menyelenggarakan kongres pertama, dan diharapkan salah satu tujuannya yaitu menghasilkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah dari legislatif dsb", jelasnya.

Ferdinand Mahulete melanjutkan, ada keterkaitan antara Kemenkopolhukam dengan kondisi dan persoalan penyiaran di Indonesia. Kementrian Polhukam  juga ada kaitannya dengan  Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Kementerian Kominfo inilah yang berkaitan dengan hal yang terjadi, ada masalah yang perlu untuk kita sentuh dan perlu ditindaklanjuti. Karena hal ini juga berkaitan dengan kedualatan dan keutuhan negara Indonesia.






tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00