• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nama & Peristiwa

Hunian Vertikal Dinilai Jadi Solusi Tingginya Harga Perolehan Tanah

13 February
19:17 2020

KBRN, Jakarta: Sebagai Perusahaan Properti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Pembangunan Sarana Jaya berupaya komitmen menjalankan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga ibu kota.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys, dalam acara diskusi dengan media bertema “Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020”, yang diselenggarakan di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Pada kesempatan ini, hadir juga beberapa pembicara terkait pengembangan properti di ibu kota, seperti Dr.Ir. Nasrudin Djoko Surjono, MSI, MBA selaku Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ir. A Hadi Prabowo MT selaku Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, dan Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies.

Dalam paparannya, Indra menyatakan bahwa saat ini Jakarta memiliki backlock kepemilikan rumah yang pada tahun 2015 hingga 2018 meningkat hingga mencapai 10%.

Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Karenanya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ikut membangun ibu kota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

Indra mengaku, program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hunian bagi masyarakat DKI yang berpenghasilan rendah. “Dengan tingginya harga perolehan tanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat,” katanya.

Indra juga menyatakan bahwa selain menyediakan rumah hunian DP 0 persen, pihaknya juga berencana untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang, dimana sentra bisnis yang bernama “Kawasan Sentra Primer Tanah Abang” akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).

Nasrudin Djoko Surjono Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa di Pemprov DKI Jakarta, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.

“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, diantaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun,” tuturnya.

Karenanya, lanjut Nasrudin Djoko Surjono, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa “special mission vehicle” untuk bersinergi bersama Pemprov DKI dalam membangun Jakarta.

“Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitasi warga DKI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, A Hadi Prabowo selaku Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, menyatakan bahwa di Jakarta, kepemilikan hunian milik sendiri adalah 47,12 persen, sedangkan yang tidak milik sendiri adalah 52,88%.

“Karena itu, backlog DKI Jakarta di tahun 2015 adalah sebesar 1.276.424 unit rumah. Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta,” ucapnya.

00:00:00 / 00:00:00