• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Metropolitan

Ormas Gibas Audiens Dengan DPRD DKI Fraksi Golkar. 'Dukung Bentuk Pansus Banjir 2020'

5 February
14:00 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Awal tahun 2020 tepatnya 1 Januari 2020, DKI Jakarta dilanda banjir yang luar biasa. Hal tersebut menandakan ada yang kurang tepat dalam pengelolaan dan upaya pencegahan banjir di DKI Jakarta. Setidaknya ada 66 korban meninggal dunia yang telah dilaporkan dan dikonfirmasi karena tanah longsor, tenggelam dan tersengat listrik.

Menyikapi kondisi tersebut organisasi masyarakat Gabungan Inisiatif  Barisan Anak Siliwangi (Gibas), DPD DKI Jakarta, tidak tinggal diam, mereka audiens dengan anggota DPRD DKI Fraksi Partai Golkar di gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini, Rabu (5/2/2020)

Ketua Gibas DPD DKI Jakarta  R. Aria Riefaldhy usai audiens kepada RRI menjelaskan, mereka audiens untuk mendukung Fraksi Golkar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Banjir di DKI Jakarta.

"Kedatangan kami dari pengurus ormas Gibas untuk beraudiensi meminta solusi permasalahan banjir yang menimpa di Jakarta awal tahun 2020 berdekatan dengan perayaan malam tahun baru", ujarnya.

R. Aria mengatakan banjir di Jakarta sering terjadi, namun banjir awal tahun 2020 adalah yang terparah dan mengagetkan, hingga menghilangkan korban jiwa, material dan kerusakan yang cukup signifikan. 

"Hal tersebut perlu dievaluasi dan dipelajari apa yang menyebabkan banjir dan apa yang telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta selama ini ? Maka untuk itu ormas gibas DPD DKI Jakarta perlu memberikan Input masukan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah DKI Jakarta agar serius dalam melakukan upaya-upaya pencegahan banjir di Ibukota", tandasnya. 

R. Aria menegaskan pihaknya tidak mencari siapa yang salah dan yang benar ataupun tendensius terhadap pemerintah. 

"Kami hadir di hadapan anggota dewan bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi dan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum secara profesional, proporsional dan transparansi. Kita perlu ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana masyarakat dan organisasi masyarakat khususnya, memiliki hak untuk berperan serta menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai sosial kontrol dalam penyeimbang kebijakan pemerintah daerah", paparnya.

Terkait permasalahan banjir yang melanda ibu kota, R. Aria kembali menegaskan, Gibas DPD DKI Jakarta mendukung dan merekomendasikan beberapa hal untuk dilakukan DPR DKI Jakarta, salah satunya adalah segera membentuk Pansus Banjir 2020.

Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyambut baik dan menanggapi dengan serius aspirasi yang disampaikan ormas Gibas.

"Terima kasih audiensinya dan aspirasi yang disampaikan teman-teman dari Gibas. Tentunya akan kami tindak lanjuti untuk segera mendorong pembentukan pansus banjir 2020.  Seperti kita ketahui banjir ini selama dua setengah tahun tidak ada upaya banjir pencegahan. Padahal, ibaratkan sakit lebih baik mencegah dari pada mengobati. Mencegah biayanya Rp 10 ribu, kalau mengobati bisa Rp 1 juta, tetapi gubernur kita ini kan lebih suka mengobati supaya populer. Dalam masalah banjir ini selama dalam kepemimpinannya tidak pernah dilakukan upaya pencegahan banjir," tegasnya.(IRV)

00:00:00 / 00:00:00