• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nama & Peristiwa

KAKI Ungkap Ada Kasus Korupsi Lebih Besar Dibanding OTT Komisioner KPU

12 January
22:52 2020
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta publik tidak terpukau dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KAKI menilai OTT tersebut seperti diframing untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia, Arifin Nur Cahyono, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (12/1/2020).

"Memang penyuapan kepada Komisioner KPU adalah sebuah pelanggaran hukum tindak pidana korupsi yang tidak bisa diampuni lagi. Tetapi sepertinya ada yang sedang terkena TO (target operasi), yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto coba ditarik-tarik ke kasus itu hanya karena staf di kesekretariatan PDI Perjuangan Saeful Bahri ikut tertangkap dalam OTT," ujar Arifin.

KAKI juga meragukan pengakuan Saeful Bahri soal dana untuk menyuap Komisioner KPU berasal dari Hasto. Pasalnya, lanjut Arifin, selama ini Hasto kerap membantu perjuangan KAKI dalam mengungkap dan melaporkan peristiwa korupsi di Indonesia.

"Jadi sangat tidak mungkin Hasto menyuap Komisioner KPU. Sangat jahat sekali framing yang sedang dilakukan terhadap Hasto Kristiyanto, seakan-akan dia yang mengalirkan dana untuk menyuap KPU," katanya.

Dari segi nominal, kata Arifin, materi OTT Wahyu Setiawan terbilang kecil dibandingkan kasus Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang terjaring OTT karena kasus pengaturan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN P 2017 dengan nilai puluhan miliar rupiah, yang ia duga ikut melibatkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Untuk diketahui, Komite Anti Korupsi Indonesia pada Senin (6/1/2020) lalu, sudah melaporkan Azis ke KPK dengan tuduhan terlibat dalam kasus korupsi penyaluran DAK Kabupaten Lampung Tengah.

"Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan penyaluran DAK 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah, dimana Azis Syamsuddin selaku Ketua Banggar DPR RI periode 2016-2019 diduga meminta fee terkait pengesahan DAK Kabupaten Lampung Tengah," pungkas Arifin.

Namun, Azis Syamduddin merespons laporan itu dan menyebut Tuhan tidak tidur. "Bismillah, Insya Allah Tuhan tidak tidur," kata Azis saat dikonfirmasi awak media, Selasa (7/1/2020).

Sementara, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, setiap laporan dari masyarakat akan diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat, dan laporan itu akan ditelaah lebih jauh oleh tim sebelum ditindaklanjuti.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00