• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Metropolitan

Kasus PHK karyawan JLJ Klaim sudah sesuai prosedur

10 January
09:09 2020
0 Votes (0)

KBRN,Bekasi- Kasus pemutusan hubungan kerja ( PHK) karyawan PT Jalantol Lingkar luar Jakarta (JLJ), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang bernama Mirah Sumirat berbuntut panjang.

"Keputusan yang menyangkut hubungan kerja antara JLJ dengan mantan karyawan yang   Mirah Sumirat sudah dikeluarkan pada 18 April, dan itu sudah melalui semua prosedur sesuai dengan peraturan perundangan" jelas Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru,di Kantor PT Jalan Tol  Lingkar Luar Jakarta JLJ,Kamis,9/01/2020.

Heru mengatakan, jika yang bersangkutan keberatan dengan keputusan tersebut sebaiknya menempuh jalur hukum dan bukan melakukan pengerahan massa seperti yang dilakukan Mirah,bertepatan dengan konferensi pers , Mirah Sumirat yang juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa bersama dengan ratusan anggota gabungan serikat buruh di kantor pusat PT JLJ.

"Kami juga menyesalkan aksi ini dilakukan di fasilitas pelayanan publik. Karena ini adalah kantor oprasional JLJ yang juga digunakan para petugas layanan jalan tol, ada juga posko banjir penempatan bahan bantuan untuk korban banjir,"ujar Heru

Menurut kuasa hukum PT JLJ Jhon Girsang," keputusan PHK terhadap mantan karyawan PT JLJ telah sesuai dengan peraturan perundangan.Mirah  telah meninggalkan tanggung jawab pekerjaan pada waktu dan hari kerja.Bukan hanya sehari, seminggu, setiap bulan itu ada," ungkap Jhon.

Pelanggaran kedua yang dilakukan Mirah menurut John, menolak untuk melakukan medical check up (MCU).Jhon menuturkan, proses ini wajib dilakukan seluruh karyawan PT JLJ, karena mayoritas karyawannya sering terpapar gas karbon monoksida.
"Ternyata Mirah Sumirat tidak bersedia melakukan medical check up, padahal biaya sudah dibayar ke rumah sakit," ucap Jhon.

Selain itu, menurut John Mirah  juga menolak adanya pemindahan karyawan ke anak perusahaan lain menurutnya penugasan yang dimaksud berdasarkan kebutuhan."Bahwa kita bekerja secara profrsional, bersedia ditempatkan di mana saja. Tetapi dalam hal penugasan, ada penugasan berdasarkan kebutuhan, jadi isu pemaksaan tidak benar," tuntas john


Jhon juga menyebut pemecatan Mirah tidak berhubungan dengan kegiatannya di organisasi serikat karyawan.Mengingat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan Mirah, Jhon mengatakan PT JLJ telah mengirimkan surat pemecatan kepada President UNI Apro Women’s Committee tingkat Asia Pasifik."Dengan terpaksa, surat PHK diterbitkan pada April 2019 dan diberikan kepada yang bersangkutan sesuai data perusahaan," ujar John









tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00