• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Seputar Kota

Komandan Subdenpom Minta Kejaksaan Periksa Kontraktor Gak Becus, Kasno: Bubarin Aja TP4D

18 November
17:26 2019
0 Votes (0)

KBRN, Depok: Pembangunan kantor Subdenpom/Jaya 2-2 (PM) di Grand Depok City (GDC), yang mendapat pendampingan TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok di kerjakan asal-asalan. Betapa tidak belum genap 1 tahun, tembok gedung pada retak, acian semrawut, plafon bocor, plafon retak, lampu TL mau copot dari plafon Aula.

Kemudian terdapat bocor dimana-mana ketika hujan rembes nembus plafon, jendela aluminium tidak diberi silicon sealant sehingga air hujan rembes ke dalam dapur serta jalan lingkungan pada retak.

Melihat kondisi ini Komandan Subdenpom/Jaya 2-2 Kota Depok Kapten Febri Bobihoe geram. Bangunan yang belum genap 1 tahun dibangun dengan APBD Kota Depok 2018, sebesar Rp2.9 miliar itu pun tidak sesuai harapan.

"Ibarat beli barang baru, belum apa-apa udah pada rusak. Orang ngga tahu kalau gedung kantor ini baru dibangun, tampak dari luarnya aja cat tembok udah pada ngelupas, jalan lingkungan retak di belakang dan di depan gedung. Kamar mandi, tangga, aula, dan ruang tahanan bocor dari plafon. Dinding tahanan retak dari atas sampai ke bawah, parah," ujar Febri geram kepada RRI di lokasi, Senin (18/11/2019).

"Saya bukan ahli bangunan, tapi melihat bangunan baru, jadinya seperti ini ngga perlu orang pintar menilai ada indikasi penyimpangan spek disini," ujarnya.

Febri pun mendesak tim TP4D Kejari Depok turun memeriksa gedung ini dan memeriksa pelaksana proyek. Karena menurutnya, proyek ini perlu di audit bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk mendalami kerugian negara yang ditimbulkan.

"Sejak April 2019, saya sudah bolak-balik minta ke Dinas Rumkim dan pelaksana agar bangunan yang retak, bocor, bolong, tampias, cat ngelupas di rapikan selagi masih dalam masa pemeliharaan. Namun yang kontraktor lakukan hanya mengirim 2 orang tukang berikut 1 ember ter aspal untuk menambal jalan lingkungan yang retak, sedangkan kerusakan di gedung dibiarkan begitu saja," keluhnya.

"Pas ditanya, gedung bagaimana, kapan mau di rapikan?. Tukang hanya bilang, kami dapat perintah dari boss cuman rapiin jalan retak saja," ceritanya kesal.

Bahkan hal ini sudah berkali-kali dilaporkan Febri kepada Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Kota Depok Dudi Miraz dan Kepala Bidang Pembangunan Disrumkim Suwandi selaku PPK, namun belum ada tanggapan. Sementara pelaksana Proyek dari PT Duta Tondon Perkasa, selalu saja buat alasan untuk menghindar.

"Ngga ada solusi, udah capek saya laporan," tambahnya.

Lalu, apakah fungsi pengawasan TP4D berjalan dalam kasus ini?. Sebenarnya tidak banyak yang dapat diharapkan dari Kejari Depok. Apalagi tahun 2019, Kejari Depok mendapat hibah Rp3 miliar dari Pemkot Depok untuk pembangunan dan penataan gudang aset barang bukti (BB) di belakang gedung Kejari Depok.

Padahal, sudah ada surat edaran Kejagung RI Nomor: R-1771/D/Dip/11/2019 dimana pada point kedua menyatakan bahwa, Dalam rangka peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bersama ini dimohon dukungan kerjasama saudara untuk. Tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan/atau barang termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan dilingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Pegawai Kejaksaan atau pihak lain yang mengatas namakan personil Kejaksaan RI.

Baca Juga: Belum Diresmikan Kantor Subdenpom Depok Sudah Pada Bocor

Oleh sebab itu, Ketua LSM KAPOK Kasno mendesak Kejaksaan Agung RI, membubarkan atau meniadakan TP4D. Sebab sejak adanya program TP4D, Dinas-Dinas dan BUMD Kota Depok seolah-olah merasa mendapatkan perlindungan hukum.

Baik itu dari segi dinas, instansi terkait maupun kontraktornya.

Contohnya, proyek rehabilitasi dan penataan lingkungan SMPN 1, Jalan Pemuda, Kota Depok. Proyek APBD Kota Depok 2019 sebesar Rp3.5 miliar, dinilai mubazir serta tidak efisien.

"Yang bener aja beton (dak) diberi plafon lagi. Itu kan buang-buang APBD. Lalu, ada pekerjaan-pekerjaan proyek lainnya yang seolah-olah dengan munculnya TP4D ini melindungi. Jadi keinginan kami bubarkan saja TP4D," kata Kasno.

Kemudian terkait, hasil pembangunan gedung Subdenpom/Jaya 2-2 yang dikeluhkan Komandan Subdenpom karena berantakan. Kasno berharap Kepala Kejari Depok yang baru segera turun ke lapangan dan memeriksa hasil pembangunan gedung tersebut.

Baca Juga: Kejagung Evaluasi TP4D

"Kajari Depok yang baru jangan mandul alias banci alias letoy karena proyek itu TP4D. Ingat Kejagung sebelumnya M Prasetyo sudah menegaskan bahwa TP4D bukan bemper. Kalau ada indikasi penyimpangan, ya periksa meskipun TP4D," ungkap penggiat anti korupsi Depok ini.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Kota Depok Dudi Miraz dan Kepala Bidang Pembangunan Disrumkim Suwandi, belum bersedia di konfirmasi RRI terkait hal ini. (RL)

  • Tentang Penulis

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

  • Tentang Editor

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00