• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Seputar Kota

Kejagung Evaluasi TP4D

15 November
21:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Depok: Pelaksanaan kegiatan proyek APDB Kota Depok 2018 yang mendapat pendampingan TP4D banyak yang menyalahi spek. Diantaranya, proyek pembangunan gedung SDN Kalibaru 6 dan SDN Tugu 7.

Namun, karena TP4D ini, Polisi tidak berani masuk, sementara Kejaksaan Negeri Kota Depok, bak macan ompong, tidak dapat berbuat apa-apa?.

Fenomena masalah proyek yang mendapat pendapingan TP4D sejak program ini digulirkan 2015 lalu bukan hanya terjadi di Kota Depok.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri mengakui hal ini. 

Bahkan, sejak didirikan dalam semangat mencegah kebocoran keuangan negara melalui Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015. Jaksa Agung M Prasetyo, membentuk Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D).

Namun alih-alih mengawasi kebocoran keuangam negara. Program TP4D ini malah banyak dimanfaatkan Dinas-Dinas menjadi bantalan ketika ada proyek yang menyalahi spek atau proyek yang out put nya buruk.

"Ya, Kejagung sedang mengevaluasi keberadaan nya. Apakah nantinya akan ditiadakan atau diganti dengan bentuk nama yg lain masih dilakukan kajian," kata Mukri ketika di konfirmasi RRI, Jumat (15/11/2019).

Sumber RRI yang dapat di percaya di Kejagung menyebutkan, Kejagung banyak di demo LSM dan masyarakat karena proyek pendampingan TP4D yang bermasalah. Mulai dari melanggar spek hingga melebihi batas pengerjaan namun tidak di cut off malahan di bantu adendum perpanjangan waktu.

Baca Juga: Tidak Sesuai RAB, Pembangunan Gedung Damkar Kota Depok Terancam Dibongkar

Sebelumnya, Mukri telah mengingatkan agar jaksa-jaksa yang terlibat di TP4D tidak main-main. Sebab ulah oknum bisa mengacaukan keberlangsungan program secara keseluruhan.

"Tujuan kita mulia. Saya ingatkan kepada rekan di Kejaksaan tidak bermain di dalam koridor TP4D ini," ujarnya.

Baca Juga: Pakar UI: Bangunan yang Melanggar Spek Harus Dibongkar, Kejari Depok Diminta Usut

Sebagai informasi, tahun 2019 Kejari Kota Depok tidak melibatkan lagi TP4D dalam kegiatan pendampingan proyek. Di era Kajari Sufari yang di mutasi 1 bulan lalu, lebih banyak menggunakan layanan pendampingan hukum dari Seksi Datun. (RL)

  • Tentang Penulis

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

  • Tentang Editor

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00