• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nama & Peristiwa

Giliran Fraksi PSI DPRD DKI Dituntut Transparan

15 November
20:34 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali akan mendapat respon negatif akibat kisruhnya adanya anggaran janggal dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) 2020.

Setelah anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Sarana Aditya dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI oleh Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, kini Gerakan Laskar (GL) Pro 08 mendatangi Fraksi PSI guna menanyakan seputar kisruh yang sempat terjadi itu.

Kedatangan GL Pro 08 ke ruang Fraksi PSI di lantai 4 Gedung DPRD DKI itu sekitar pukul 14.30 WIB, Jumat (15/11/2019). Meski datang dengan puluhan orang, namun pertemuan itu berlangsung tertutup. Fraksi PSI hanya menerima Ketua GL Pro 08 Jimmy CK selaku perwakilan untuk membahas persoalan itu.

Ketua GL Pro 08 Jimmy CK, menyatakan pihaknya heran atas pernyataan Anthony bahwa Fraksi PSI dipaksa dan disuruh untuk menyetujui terlebih dahulu anggaran secara gelondongan komponen anggaran di KUA-PPAS.

"Jawaban dia tadi itu bukanlah subjek persoalan. Dia tidak mengatakan subjek-subjek, tapi dia mengatakan bahwa ini 'keadaan'. Lalu saya nanya lagi ada aturan yang mengatur tentang itu tapi harus terpaksa dengan 'keadaan', kan aneh," ujar Jimmy kepada wartawan usai pertemuan itu, Jumat (15/11/2019).

Saat ia bertanya perihal siapa yang membuat ‘keadaan’ ini, Jimmy mengaku bahwa Anthony enggan menjawab. "Tanpa mengetahui tentang komponen-komponen yang ada, kita tanya siapa yang suruh, siapa yang paksa, dia bilang tadi dia jawab ini bukan subjek tapi ini keadaan. Sedangkan waktu itu dalam hasil dialog dia bilang sistem katanya, tapi tadi dia koreksi bukan sistem, (tapi) keadaan," ungkapnya.

Jimmy menuturkan, dalam dialog bertajuk "Kawal Transparansi Anggaran DKI" di Kompas TV tersebut, Anthony antara lain mengatakan begini: "Kita dipaksa melihat hanya di level gelondongan istilahnya. Sekarang contohnya saya mau membeli barang, tetapi saya diberi gelondongan seperti itu, tapi saya nggak tahu di dalam karung itu isinya apa, tapi saya disuruh setuju dulu untuk beli. Harganya dikasih harga mahal dulu untuk beli, tapi saya tanya di dalamnya ada apa? Tidak dijawab. Itu nanti, setujui dulu pagunya, alokasi budgetnya.... ".

Jimmy menilai, pernyataan Anthony bahwa ia disuruh menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dahulu komponen-komponen anggarannya, merupakan pernyataan yang dapat mengandung fitnah dan provokasi.

"Apalagi dalam dialog itu, Anthony juga mengatakan bahwa setiap pembahasan anggaran selalu seperti itu. Anthony harus transparan menjelaskan siapa yang menyuruhnya, jangan hanya menuntut Gubernur Anies Baswedan transparan, tapi dia sendiri tidak transparan," tegasnya

Menurutnya, tak ada satupun mata anggaran yang dapat disetujui begitu saja oleh anggota DPRD. Karena, semua item anggaran baik saat masih berupa Rancangan KUA/PPAS atau setelah menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dibahas oleh DPRD DKI bersama Pemprov DKI.

"Selain itu, item-item anggaran diketok palu oleh pimpinan komisi dan Banggar atas persetujuan anggota komisi dan anggota Banggar yang menghadiri rapat pembahasan," tuturnya.

Aktivis ini juga mengaku, jika yang menyuruh Anthony adalah instansi di bawah Pemprov DKI Jakarta, maka pihaknya akan mendatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta pertanggungjawaban.

"Namun, jika ternyata apa yang dikatakan Anthony hanya 'mainan politik', maka ia sepakat dengan pendapat sejumlah kalangan terkait kegaduhan-kegaduhan yang belakangan ini dilakukan oleh para politikus PSI hanya untuk mencari panggung,” katanya.

Karenanya, Jimmy meminta kepada Anthony untuk menjelaskan dalam waktu 1x24 jam tentang siapa yang menyuruhnya menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dulu komponen-komponennya.

"Kami akan demo ke DPRD DKI kalau dalam waktu 1x24 jam Anthony tidak memberikan penjelasan dengan jelas terkait pernyataannya dalam dialog di Kompas TV pada Kamis (7/11/2019) malam," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00