• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nama & Peristiwa

Akibat Ulah Mafia Tanah, Belasan Warga Mengadukan Nasib Tanahnya ke BPN

13 November
18:51 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Sejumlah warga dari berbagai daerah mengadukan nasib tanah milik mereka yang dikuasai pihak lain tanpa pernah membeli.

Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Agus Muldya Natakusuma menyatakan, ada sebelas warga yang mengadukan kasus perampasan tanah dengan berbagai modus yang melibatkan mafia peradilan dan oknum BPN.

Agus mengaku, tidak semua korban perampasan tanah bisa hadir langsung mengadukan nasibnya ke kantor pusat kementerian ATR/BPN. Korban perampasan tanah diterima Kasubag Layanan Pengaduan dan Penyuluhan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Muhammad Sauki.

Para transmigran di Lahat Sumatera Selatan yang tanahnya dikuasai konglomerat telah meminta bantuan FKMTI untuk menyampaikan langsung kasus perampasan tanah mereka kepada kementerian.

"Tanah transmigran yang ditetapkan oleh keputusan presiden diabaikan oleh pihak BPN daerah yang menerbitkan SHGU di atas tanah mereka yang tidak pernah dijual. Keputusan presiden yang diabaikan pihak BPN daerah juga terjadi di Jakarta. Tanah Keluarga Jhon Pisanis di kawasan Tebet dikuasai anak perusahaan swasta ternama nasional," ujar Agus, Rabu (13/11/2019).

Warga yang tergabung dalam FKMTI pun mendukung usaha Kementerian ATR/BPN RI dan institusi lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Presiden dalam Ratas 3 Mei 2019 lalu soal memberantas mafia tanah yang diindikasikan sangat merugikan investor yang akan melakukan investasi di Indonesia.

"Sudah terlalu sering kita baca dan kita dengar bahwa sungguh penting untuk membersihkan negeri ini dari mafia perampas hak tanah rakyat atau mafia tanah," katanya.

FKMTI melihat bahwa usaha yang dilakukan ATR/BPN dalam menertibkan administrasi pengelolaan tanah dan sertifikasi itu sudah luar biasa dan dengan semangat ingin membantu proses penyelesaian persoalan yang dialami berbagai kalangan di masyarakat.

"FKMTI mengajukan 11 contoh kasus yang diharapkan bisa memberikan inspirasi proses penyelesaian, karena sesungguhnya semua kasus ini terjadi di masa lalu yang telah lama berlalu. Tinggal sekarang persoalannya yang harus diselesaikan,” ucapnya.

"Dalam proses pendampingan dan proses investigasinya, FKMTI telah menemukan beberapa kasus yang semoga saja pemerintahan Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dapat menjadikannya sebagai bahan informasi awal yang dapat digunakan untuk membongkar dan membersihkan mafia tanah di Indonesia,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00