• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Seputar Kota

Ahli Waris Persoalkan Pelebaran Jalan Kartini, Pembangunan Jembatan Ratujaya Terancam Dihentikan

28 October
11:43 2019
0 Votes (0)

KBRN, Depok: Pembangunan Jembatan Jalan Raya Citayam dipersoalkan oleh warga setempat. Pasalnya 7x3 m Jalan Citra lingkungan, yang terkena dampak pelebaran Jalan Raya Kartini, belum dibebaskan oleh Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Kota Depok.

Sekertaris RT05/RW02 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas Haikal mengatakan bahwa Jalan Citra itu merupakan tanah milik warga atas Syafrudin yang merupakan ahli waris Nasidin Ali.

Diceritakan Haikal, Nasidin Ali dulu memiliki aset tanah di dalam Jalan Citra yang pada waktu itu hanya berupa jalan setapak, agar tanahnya memiliki harga jual yang bagus. Nasidin akhirnya membeli tanah milik Azril luas 3x23,3 meter yang kemudian dijadikan untuk akses jalan masuk ke dalam tanah miliknya.

"Nah, Disrumkim Kota Depok mengaku-ngaku kalau tanah jalan itu adalah fasus-fasom Pemkot Depok. Itu bukan tanah milik Pemkot, tapi jalan lingkungan yang dibeli oleh warga," kata Haikal kepada RRI, dilokasi, Senin (28/10/2019).

Warga, lanjut Haikal sudah menyurati (somasi) Disrumkim untuk membuktikan klaim jika lahan tersebut adalah fasus-fasom. Sudah dua surat yang dilayangkan sejak Mei 2019 lalu, namun belum direspon oleh Disrumkim Kota Depok.

Apabila, Disrumkim tidak dapat membuktikan klaim Jalan Citra adalah fasus-fasom Pemkot. Maka warga menuntut hak ahli waris agar dibayarkan sebagai ganti rugi dampak pelebaran Jalan Raya Kartini-Citayam itu.

"Kalau Pemkot tidak bisa membuktikan legalitas jalan Citra itu adalah benar fasus-fasom. Maka sudah menjadi kewajiban Pemkot Depok membayar bidang Jalan Citra seluas 3x7 meter kepada ahli waris atau warga sebagai dampak dari pelebaran itu," katanya.

Seperti diketahui, Disrumkim Kota Depok, telah membebaskan lahan warga seluas 5x100 meter untuk pelebaran Jalan Raya Kartini yang berbatasan dengan Jalan Raya Citayam. Karena jembatan itu kerap menjadi biang kemacetan setiap pagi-sore dan weekend.

Sebagai informasi, ada tiga warga pemilik lahan di RT05/RW02, Kelurahan Depok, Pancoran Mas, Kota Depok yang terkena dampak pelebaran tersebut yang telah dibebaskan. Sesuai dengan nilai taksir tim Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk Disrumkim, tanah warga itu dibebaskan dengan harga Rp10 juta per meter.

"Harusnya ada 4 warga disitu yang lahannya terdampak pembebasan, salah satunya adalah ahli waris pemilik Jalan Citra. Tapi ini baru 3 warga yang sudah menerima dana pembebasan itu sesangkan ahli waris pemilik Jalan Citra belum dibayar. Luas alan Citra yang kena dampak pelebaran adalah 3Mx7M sama dengan 21 meter persegi x Rp10 juta sama dengan total Rp210 juta," jelas Haikal.

"Kami mendesak Disrumkim untuk membuktikan klaim Jalan Citra adalah aset fasus-fasom Kota Depok lengkap dengan riwayatnya. Kalau tidak bisa membuktikan, kami menuntut agar uang pembebasan tanah Jalan Citra sebesar Rp210 juta, diserahkan kepada yang berhak yaitu Syafrudin ahli waris Nasidin Ali," tegasnya.

Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok melalui CV Agung Jaya Persada sedang melakukan penataan Jalan Raya Kartini dan Pembangunan Jembatan Jalan Raya Citayam.

Terpisah, Syafrudin menegaskan akan menghentikan kegiatan pembangunan Jembatan Jalan Citayam. Apabila somasi warga sejak Mei lalu itu, tidak segera dipenuhi oleh Pemkot Depok melalui Disrumkim.

"Saya minta masalah ini segera diselesaikan oleh Disrumkim Depok agar proses pekerjaan yang berlangsung dilokasi saat ini tidak terkendala. Jangan paksa saya masang patok di jalan tersebut," tegas Syafrudin saat di temui RRI di kediamannya, di daerah Ratujaya, Kota Depok.

Sementara itu, Kepada Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Fadly mengatakan jika semua lahan warga yang terkena dampak pelebaran Jalan Raya Kartini untuk dibangunkan Jembatan ke dua yang menghubungkan Jalan Raya Citayam itu, termasuk Jalan Citra.

"Kan udah di bayar itu semua. Jalan yang mana lagi?. Nanti saya koordinasi dulu dengan Kepala Bidang Pertanahan pada Disrumkim Kota Depok Usep," ujar Fadly singkat ketika dikonfirmasi RRI, di Gedung Baleka I, Jalan Raya Margonda. (RL)

  • Tentang Penulis

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

  • Tentang Editor

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00