• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nama & Peristiwa

Lembaga Mahasiswa FEB Universitas Prof. Dr. Moestopo Gelar Diskusi Publik Soal RUU KPK

16 October
19:56 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan UU KPK hasil revisi masih terjadi.

Namun, pengamat kebijakan publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Prof. DR. Paiman Raharjo, menilai bahwa jika produk hukum itu ada yang merugikan masyarakat, atau pasal-pasal yang merugikan pihak tertentu, maka langkah pertama adalah diuji materi kan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung ke Perppu, kewibawaan presiden nanti hilang,” ujar Paiman, dalam diskusi publik bertajuk “Kemana Arah Polemik RUU KPK?”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Prof. DR. Moestopo, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, lanjut Paiman, jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka bisa berdampak buruk terhadap hubungan antara legislatif (DPR RI) dengan eksekutif. “Kenapa eksekutif yang ajukan revisi undang-undang dan udah disetujui, kenapa kamu (eksekutif) batalkan sendiri,” katanya.

Senada dengan Prof. DR. Paiman Raharjo, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, menyatakan masyarakat sudah sepakat dan memiliki konsensus bernegara bila terjadi konflik yang berkaitan dengan produk perundang-undangan, maka negara sudah menyediakan saluran penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi.

“Perppu memang hak konstitusi Presiden, tapi dengan mendorong dan menyarankan Presiden terbitkan Perppu KPK, justru membuat situasi di lapangan bisa menjadi tidak terkendali,” katanya.

Hari mengaku khawatir, jika fraksi di DPR RI yang merupakan representasi Partai Politik, yang notabene juga memiliki massa yang besar, menganggap bahwa Presiden bisa "ditekan" oleh puluhan orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat dan cendikiawan. “Bagaimana kalau hal yang sama dilakukan juga oleh DPR,” tuturnya.

Sementara, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar (IKB) Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Moestopo, Triono Wahyudi, mengatakan mendukung acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga mahasiswa FEB. "Kami minta adik-adik di kampus supaya mengedepankan kajian-kajian, sebelum aksi turun ke jalan,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00