• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Layanan Publik

BPKN RI Tindaklanjuti Pengaduan Warga Perumahan Cluster Mutiara Satria Bekasi

14 September
17:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bekasi : Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), hari ini Sabtu (14/9/2019) berdialog dengan warga Perumahan Cluster Mutiara Satria di Kampung Bendungan Kebon Kelapa, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kedatangan BPKN ke perumahan itu, dalam rangka investigasi secara langsung guna menindaklanjuti adanya pengaduan dari warga, yang menilai pihak developer perumahan lari dari tanggung jawab. 

Developer perumahan sebelumnya diadukan ke BPKN karena tidak memberikan kejelasan mengenai status sertifikat tanah di perumahan serta tidak memberikan kejelasan perihal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pertemuan perwakilan BPKN RI dengan puluhan warga diselenggarakan di Masjid Al-Ukhuwah di lingkungan Perumahan Cluster Mutiara Satria.

"Pertemuan ini kami buat, untuk menindak lanjuti keluhan dari konsumen dimana developer tidak memenuhi kewajibannya. Yang dipertanyakan warga disini adalah sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya," ujar Rolas Budiman Sitinjak, selaku Wakil Ketua BPKN RI, Sabtu (14/9/2019).

Dari pertemuannya langsung dengan warga, BPKN lanjut Rolas, nantinya akan melakukan klarifikasi langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi serta developer perumahan PT Hamparan.

"Kami akan melakukan kajian. Agar, konsumen terpulihkan haknya. Kalau nanti hasil kajian ada unsur pidana atau perdata, maka kasusnya akan kami serahkan kepada penegak hukum," katanya.

Di BPKN RI sendiri ungkap Rolas selama 1,5 tahun ini sudah ada 1.200 pengaduan secara langsung. 75 hingga 80 persen, pengaduan berasal dari sektor perumahan.

Rolas dalam kesempatan ini menghimbau agar sebelum membeli rumah, terutama yang KPR (Kredit Perumahan Rakyat) masyarakat bisa memastikan terlebih dahulu sertifikat tanah dalam keadaan aman. 

"Tidak di agunkan ke bank (sertifikat). Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas," katanya.

Selain itu, Rolas juga meminta agar Pemda, sebelum menerbitkan izin bisa melakukan kontrol terlebih dahulu. Terutama, untuk memastikan jika sertifikat sudah dimiliki oleh pihak pengembang atau developer.

"Untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bisa melakukan kontrol," ujar Rolas.

BPKN RI merupakan Badan yang dibentuk sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fungsi Badan ini adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Edam, salah seorang perwakilan warga Perumahan Cluster Mutiara Satria berharap BPKN mampu menyelesaikan permasalahan yang menimpanya.

"Kami sudah capek konfirmasi ke developer, makanya kami langsung mengadu ke BPKN. Informasi yang kami dapat dari salah satu ketua RT, adalah karena tanah di perumahan ini, belum dibalik nama oleh developer, atau masih atas nama beberapa pemilik lama," kata Edam, yang mengaku sudah tinggal di Perumahan Cluster Mutiara Satria sejak 2016.

Edam sendiri mengaku membeli rumah melalui skema KPR yang dicicil selama 180 bulan. Di perumahan ini, kata dia ada 80 unit rumah yang dibeli warga dengan cara cash dan kredit. 

"Rumah saya subsidi, harganya Rp180 juta. Saya mencicil sebulan Rp 1.050.000. Yang saya keluhkan adalah keberadaan sertifikat, dan surat PBB yang sampai saat ini belum ada ditangan kami," ujarnya.

Warga lainnya, Rubianjaya mengaku dirinya membeli rumah secara cash. Prosesnya dilakukan tidak melalui BTN atau langsung kepada pihak developer.

"Kalau saya, Sertifikat, Akta Jual Beli dan IMB sudah ada ditangan. Mungkin saya satu-satunya warga disini yang sudah punya itu. Kekurangannya, hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum ada. Bulan Maret 2019 saya sudah tanya developer katanya sedang diurus, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," warga Blok E3 tersebut.

  • Tentang Penulis

    Erik Hamzah, SH

    Reporter RRI Jakarta. email : erik.hamzah@gmail.com

  • Tentang Editor

    Erik Hamzah, SH

    Reporter RRI Jakarta. email : erik.hamzah@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00