• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Layanan Publik

BPJS Ketenagakerjaan dan Jamdatun Berkolaborasi Selesaikan Permasalahan Hukum

20 May
20:43 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman pada penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan nota kesepahaman itu sebagai bagian dari keberlanjutan nota kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu.

Nota kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A., di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan hari ini, Senin (20/5/2019)

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, hal yang tertuang dalam nota kesepahaman dimaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Tentunya hal ini bertujuan untuk efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Nantinya BPJS Ketenagakerjaan akan menerima bantuan hukum bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian juga akan diberikan Pertimbangan Hukum, hingga tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara. Serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalamnya”,jelasnya.

Agus Susanto lebih lanjut menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan selaku lembaga yang menjalankan amanah undang-undang dalam pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kaitannya menjaga dan mengamankan operasional BPJS Ketenagakerjaan berupa iuran yang merupakan titipan para pekerja, tentunya operasional BPJS Ketenagakerjaan telah dimitigasi dari risiko-risiko dari berbagai kategori.

“fakta yang ditemukan dilapangan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program perindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, juga ditemukan banyaknya perusahaan yang mandaftarkan sebagian tenaga kerja saja bahkan mendaftarkan pekerjanya dengan data upah yang tidak sebenarnya’, ujarnya.

Agus Susanto menambahkan, dari capaian penyerahan  Surat Kuasa Khusus (SKK) Badan Usaha/Pemberi Kerja (BU/PK) yang bermasalah pada tunggakan iuran, perusahaan daftar sebagian program, tenaga kerja, hingga yang belum mendaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan sejak 2017 hingga April 2019 telah terealisasi sebanyak 14 Ribu BU/PK dengan nilai Rp478 Milyar. Dengan diasumsikan sekitar 300 ribu tenaga kerja pada masing-masing perusahaan yang terpulihkan haknya”.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaaan RI Loeke Larasati A. mengatakan nota kesepahaman tersebut merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Governance).

Pendampingan Hukum yang diberikan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum, yang mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, dan sebaliknya meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi”,paparnya.

Malalui nota kesepahaman ini, kata Loeke Larasati pihaknya juga menggandeng semua komponen untuk turut mendukung capaian cita-cita Negara dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Nota kesepahaman ini juga ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pelaksana di Provinsi dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 11 Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan untuk operasional seluruh Indonesia”,tandasnya.(IRV)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00