• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ulasan

Kekerasan Terjadi Ketika Jokowi Bangun Papua, Siapa yang Bermain ?

14 December
18:45 2018
2 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Papua identik dengan keterbelakangan, namun kini Papua sedang menyongsong kemajuan. Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah berani menguasai saham PT. Freeport 51 persen dan gencar membangun Papua. Mengapa muncul tragedi  berdarah yang menewaskan 13 warga ketika Jokowi sedang membangun Trans Papua?

"Pemuda Papua dan aktivis 98 menduga ada motif politik di tahun politik 2019 ini. Mereka mensinyalir ada pihak-pihak asing yang bermain dalam aksi kekerasan di Nduga".

Ketua Umum DPN Gerakan Cinta (GERCIN) NKRI, Hendrik Yance Udam dan Tokoh Nasional Aktivis 98, Aznil Tan membuka benang merah konflik Papua dalam Diskusi Kebangsaan “Papua Membara, Ada Apa dengan Papua,” di Tiku Cafe, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2018).

 Menurut Hendrik, persoalan Papua hari ini adalah persoalan yang sangat genit dan seksi. Persosalan Papua bukan persoalan orang-orang yang kulit hitam dan keriting rambutnya, tetapi persoalan warga bangsa Indonesia karena Papua sudah final menjadi bagian integral dari NKRI.

“Persoalan Papua kini disoroti dunia internasional dan seluruh warga Indonesia. Papua sudah final dalam NKRI tetapi iba-tiba kita dikejutkan lagi dengan pembantain 13 warga sipil di Trans Papua. Ini kejadian kriminal luar biasa, tragedi kemanusiaan yang melukai segenap warga bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kenapa Papua terus membara? Ada apa di Papua? Kenapa sudah 57 tahun Papua terus berkonflik? Siapa yang bermain dan bermain untuk siapa ? Demikian rentetan pertanyaan Hendrik dalam diskusi yang dimoderatori Achrom Saleh dan dihadiri 50-an peserta, dari kalangan aktivis 98, pemuda Papua, aktivis perempuan, dan media massa tersebut.

Menurut Hendrik, ada pihak-pihak yang diduga bermain mendukung aksi KKB di Papua untuk menghambat atau mengganggu proses pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, selama era kepemimpinan sebelumnya, selama 10 tahun samasekali tidak ada gejolak konflik yang luar biasa.

Menurutnya, persoalan di Papua adalah persoalan kesejahteraan bukan persoalan kemerdekaan, karena Papua sudah final menjadi bagian integral NKRI yang sudah diakui  dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Saya melihat dari pemerintahan ke pemerintahan, persoalan-persoalan Papua adalah persoalan tentang kesejahteraan. Setiap bangsa di dunia ini tujuannya sejahtera. Kalau reptil  buaya kenyang, dia tidak mengamuk. Dia adalah binatang yang buas, kalau dia kenyang maka dia akan tidur dengan nyenyak. Hari ini ada yang mengaitkan konflik di Papua dengan OPM, tetapi saya tegaskan bahwa OPM sudah tidak ada lagi. Yang ada di sana hanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM dengan motifnya adalah kesejahteraan. Jadi kita harus menanggapi dengan arif dan bijaksana,”ungkap Hendrik.

Hendrik menilai, aksi kekerasan yang terjadi di Ndunga, sebenarnya dapat dicegah apabila tugas intelijen negara berjalan dengan baik. Kejadian tersebut, menjadi bukti kelemahan dari aparat intelijen. Kelompok bersenjata di Papua, menurutnya, mendapatkan pasokan senjata dari negara Filiphina melalui jalur laut dan dari negara Papua Nugini melalu jalur darat.

“Nah ini seperti apa pendeteksian dini intelijen kita termasuk pembunuhan di Nduga? Tanya Hendrik.

Diungkapkan Hendrik, OPM sudah tidak ada, yang ada saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mulai sangat aktif ketika saham PT. Freeport diambil alih Presiden Jokowi. Anehnya, ketika jaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) situasi Papua tenang-tenang saja, namun ketika Jokowi gencar membangun Papua tiba-tiba terjadilah kasus pembunuhan warga sipil di Papua.

Diakui pula, dirinya pernah bertemu dengan salah satu pendiri OPM, yaitu Nikolaus Joe. Dalam video-videonya, dia mengatakan OPM adalah bentukan Belanda yang tidak setuju terhadap keputusan PBB menyerahkan Papua ke Indonesia, dan Belanda merasa kecewa. Jadi kemudian ada pihak-pihak yang menggunakan idelogi OPM untuk mencapai tujuan, dan publik lokal selalu mengait-ngaitkan dengan isu Papua merdeka.

“Jadi tidak benar semua orang Papua identik dengan OPM. Itu hanya sebagian kecil orang.Ini kepentingan politik para aktor politik yang tidak terpenuhi dan memanfaatkan OPM. Hal ini diperkeruh lagi dengan berita hoax di media sosial yang mengcaukan stabilias keamanan Papua. Selain itu, kita minta elit-elit politik di Jakarta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan untuk memperkeruh situasi di Papua. Jangan mengadu domba rakyat sipil demi kepentingan mau menjadi presiden. Siapa pun presidennya jangan mengorbankan rakyat Papua,” tegas Hendrik Udam.

Motif Politik di Tahun Politik

Sementara itu,  tokoh nasional aktivi 98, Aznil Tan mengapreasiasi langkah Presiden Jokowi dalam membangun Papua 4 tahun terakhir ini. Menurut pengamatannya, Papua saat ini sudah berbeda jauh dengan Papua tempo dulu karena Pemerintahan Jokowi  gencar membangun Papua dengan menggelontorkan anggaran ratusan triliun.

“Saya mencermati Papua dulu sudah beda jauh dengan Papua saat ini. Papua saat ini telah bergerak menjadi sebuah propinsi yang menuju kemajuan. Jokowi sangat fokus dan sangat anak emaskan Papua dalam pembangunan Papua. Kedatangan seorang  presiden mewujudkan keadailan sosial bagi rakyat Papua itu luar biasa,” kata Koordinator Nasional Poros Benhil ini.

Apa yang dilakukan Jokowi, lanjut Aznil, merupakan perwujudan dari cita-cit reformasi 1999 yang diperjuangkan aktivis 98. Di mana para aktivis 98 bercita-cita untuk mewujudkan kemajuan bangsa, dan hal itu telah dibuktikan Jokowi di era kepemimpinannya. Jokowi membangun gedung seperti istana presiden dan membangun Trans Papua ribuan kilo meter. Dia juga berani menyatakan bahwa sumber daya alam Papua PT Freeport harus dikuasai 51 prosen.

Menurut dia, sangat kontradiktif ketika Jokowi tengah gencar bangun Papua dan terjadi aksi kekerasan bersenjata dimana nyawa manusia dicabut dengan mudah. Hal ini, kata dia, harus dikecam sekencang-kencangnya. Pasalnya, dahulu aktivis 98 berjuang dengan cara damai dan bukan dengan senjata dan kekerasan. Setelah selidiki, ternyata motifnya adalah motif politik bukan motif untuk kemerdekaan.

“Saat ini jaman sudah maju, kekerasan bukan lagi cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi dengan diplomasi. Bagi saya motif di sana bukan lagi motif kemerdekaan tapi motif politik karena ini adalah tahun politik. Kalau soal kesejahteran kan Jokowi sudah melaksanakannya. Sekarang dukungan untuk kesejateraan di Papua sudah luar biasa. Dana royalti pajak Freeport saja sudah Rp25 triliun. Lalu dana transfer daerah berdasarkan data sebesar Rp100 trilun. Lalu untuk apa merdeka? Kecuali Papua ditinggalkan, rakyat Papua tidak diperhatikan atau Papua dizolimi dan dianaktirikan. Sebagai orang Sumatera Barat saya  merasa iri hati, tetapi karena Papua tertinggal, maka saya merasa langkah Jokowi itu adil dan bijaksana dalam melaksanakan ‘Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kata Aznil seraya menduga kuat ada motif politik di tahun politik 2019 ini.

Menurutnya, aksi kekerasaan di Papua yang telah dilakukan kelompok sipil bersenjata (KKB) harus diusut tuntas dan diproses hukum. Bukan hanya aparat militer yang ditindak, tetapi juga pada KKB.

“Jangan kita punya mindset kekerasan hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga kelompok sipil bersenjata. Ini sudah melanggar HAM. Kalau melanggar HAM, maka harus diselesaikan melalui lembaga-lembaga internasional dan Komnas HAM dan diadili secara hukum.

Aznil meminta pihak TNI/ Polri harus menjamin keamanan masyarakat Papua dengan pendekatan humanis  dalam penyelesaian konflik, dan harus melindungi masyarakat tidak bersalah terutama anak -anak dan perempuan.  Aparat TNI/ Polri juga diminta tidak membalas kekerasan dengan aksi kekerasan, karena  dari informasi yang yang berkembang,  kelompok bersenjata menggunakan tameng masyarakat untuk berlindung.

Selanjutnya, Aznil mendukung penuh Presiden Jokowi, Kementerian Pekerjaan Umum dan aparat TNI/Polri untuk terus melanjutkan seluruh program pembangunan di Papua, termasuk pembangunan jalan Trans Papua di Nduga.”Kami minta Presiden Jokowi melanjutkan dan menuntaskan pembangunan jalan Trans Papua demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketika jalan sudah tuntas, maka pendidikan, kesehatan dan ekonomi warga bisa berjalan baik,” tutupnya.

Stefanus,  Sekretaris Jenderal Forum Abdi Bangsa, yang hadir sebagai peserta diskusi, dalam kesempatan itu mengatakan masalah Papua sudah sangat lama. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah tidak bersatunya  tokoh-tokoh Papua. Sebagai contoh, sikap tokoh-tokoh Papua yang berbeda-beda dalam menyikapi pembangunan di Papua. Salah satu orang yang getol mengeritik Presiden Jokowi adalah Natalis Pigae.

“Saya pernah marah sama Pak Natalis dalam sebuah diskusi di kolong jembatan Gondangdia. Saya kritik dia karena selalu bersikap antipati terhadap pembangunan yang dilakukan Jokowi di Papua. Kalau orang Papua sendiri tidak bersatu kami mau bilang apa, kami harus bagaimana, kami pasti bingung. Oleh karena itu, kami minta tokoh atau elit-elit politik Papua harus bersatu dalam memperjuangkan kesejahteraan di Papua,” kata pria asal Flores, NTT yang mengaku kawan diskusi dari Natalis Pigae.IRV

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00