• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Metropolitan

Pakar: Wali Kota Depok Intervensi Penegakan Hukum di PN Depok

16 April
20:35 2018
0 Votes (0)

KBRN, Depok: Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok Sobandi usai audiensi dengan perwakilan pedagang pasar Kemirimuka mengatakan bahwa pihaknya telah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi para pedagang.

Pihaknya akan menganalisa aspirasi-aspirasi para pedagang tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah eksekusi akan dilakukan Kamis 19 April nanti atau tidak.

"Ini kan sudah ada tanggal penetapannya, sampai hari Kamis (19/04) baru bisa tentukan apakah akan tetap dilakukan eksekusi atau tidak. Karena kami masih menunggu laporan dari Polresta Depok dari sisi faktor keamanan. Kondusif tidak untuk dilaksanakan," kata Sobandi didampingi Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto kepada RRI, usai audiensi dengan pedagang, di PN Depok, Senin (16/04/2018).

Derden Verzet Tidak Menghentikan Eksekusi.

Terkait dengan gugatan "Derden Verzet" pihak ketiga (pedagang) terhadap Putusan MA ke PN Depok, secara hukum Sobandi menegaskan bahwa gugatan "Derden Verzet" tidak menghentikan eksekusi. Yang menjadi pertimbangan PN Depok apakah akan menunda eksekusi atau tidak adalah faktor keamanan.

"Derden Verzet sama dengan Peninjauan Kembali (PK) tidak menghentikan eksekusi. Tetapi menjadi pertimbangan analisa PN Depok termasuk faktor keamanan tadi untuk menentukan apakah eksekusi tetap dilaksanakan atau ditunda," jelas Sobandi.

"Saat audiensi pedagang meminta menunda eksekusi meskipun eksekusi deklarasi," tambahnya.

(Baca Juga: PT Petamburan Siap Membangun Kembali Pasar Kemirimuka Pasca Eksekusi Lahan)

Sementara untuk jadwal sidang gugatan "Derden Verzet" pedagang, pihaknya telah memajukan jadwal sidangnya Senin (23/04) depan. 

"Sudah kita tunjuk hakimnya," ungkap Sobandi.

Wali Kota Depok Meminta PN Depok Menunda Eksekusi.

Sebelum aksi unjukrasa berlangsung, Sobandi mengakui, Wali Kota Depok Idris Abdul Somad sambang ke PN Depok, meminta eksekusi pasar Kemirimuka ditunda. Alasan Wali Kota bahwa Putusan MA non executable, dan ada peralihan hak, dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Negara.

Sobandi membantah jika sikap Wali Kota Depok itu intervensi terhadap proses hukum yang berlaku. Menurutnya sah-sah saja jika Wali Kota Depok memberikan masukan demi kepentingan orang banyak dalam konteks secara umum.

"Bentar, mengenai intervensi, itu bukan bentuk intervensi. Semua orang seperti para pedagang tadi boleh menyampaikan aspirasinya. Itu menjadi pertimbangan," ungkap Sobandi.

Pakar Hukum Sebut Wali Kota Depok Intervensi Penegakan Hukum.

Terpisah Pakar Hukum Universitas Pancasila (UP) Dr. Adnan Hamid berpendapat bahwa saran Wali Kota Depok menunda proses eksekusi pasar Kemirimuka merupakan bentuk intervensi eksekutif terhadap penegakan hukum. PN Depok adalah lembaga hukum independen yang harus di hormati putusan yang sudah dinyatak Inkracht oleh MA RI.

(Baca Juga: Pedagang Siap Dukung Eksekusi Pasar Kemirimuka)

Lebih jauh, Wakil Dekan I Fakultas Hukum UP ini menjelaskan, dapat ditunda atau tidak eksekusi adalah murni kewenangan Pengadilan Negeri Depok dengan pertimbangan-pertimbangan ketua pengadilan. Adapun jika alasan penundaan dikaitkan dengan adanya gugatan perlawanan (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan eksekusi oleh para pedagang dapat dilakukan apabila gugatan dalam provisi penggugat yang meminta penundaaan atau pembatalan dikabulkan dalam putusan sela perkara tersebut.

"Putusan sela itu kemudian dapat dijadikan dasar untuk menunda atau membatalkan eksekusi. Kalau tidak, yang proses eksekusi jalan terus," kata Adnan saat dikonfirmasi RRI. (RL)

  • Tentang Penulis

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

  • Tentang Editor

    Rido Lingga, S.Kom

    Jurnalis Radio Republik Indonesia | RRI Jakarta | email: lin99a@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00