Log In
Komentar Anda
WENZDY ISA on Ketua Dewas RRI : Wacana 2013 Sebagai Tahun “WTP” Untuk RRI
SUTRISNO, H.DRS.AMD on Profil Direktorat Program dan Produksi (1)
HASDI DARMANSYAH, S. PT on ROAD MAP DIREKTORAT KEUANGAN
AGUS SUKOYO on MENJAMIN KEPASTIAN PERJALANAN KARIER PEGAWAI
SUTRISNO, H.DRS.AMD on Profil Direktorat Program dan Produksi (1)
SUTRISNO, H.DRS.AMD on email di rri.co.id
SUTRISNO, H.DRS.AMD on RRI RADIO PEMILU 2014
MUHAMMAD TAUCHID UMAR, S.PT on Panduan
SUTRISNO, H.DRS.AMD on Road Map Direktorat SDM & Umum
SUTRISNO, H.DRS.AMD on MENJAMIN KEPASTIAN PERJALANAN KARIER PEGAWAI
Follow @berita_rri

MENGAPA STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN RADIO

Mengapa Standar Kompetensi Wartawan Radio

 

Proses penyusunan Standar Kompetensi Wartawan (SKW) Radio diawali melelui kegiatan workshop selama tiga hari pada tanggal 23-25 Oktober 2013 di Puslitbangdiklat LPP RRI. Selamat tiga hari itu Tim Perumus mendapatkan masukan dari para pemrasaran sehubungan dengan materi yang perlu dimuat dalam SKW Radio. Narasumber workshop antara lain:

 

 R. Niken Widiastuti

Direktur Utama LPP RRI Dra. R. Niken Widiastuti, M.Si. menegaskan  perlunya kebijakan standar kompetensi wartawan radio. Standar Kompetensi Wartawan (SKW) berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Tolok ukur standar penulisan/produksi karya jurnalistik radio selain memiliki unsur 5 W+ 1 H, juga mempunyai unsur “ABC3S”. Berita radio diartikan sebagai laporan peristiwa suatu fakta atau kejadian yang menarik perhatian yang luar biasa dan terbaru mencakup unsur: Accuracy (ketepatan), Brevity (keringkasan), Clarity (kejelasan), Simplicity  (kesederhanaan), Sincerity (kejujuran), Security (keamanan).   Wartawan mutlak menguasai ketrampIlan jurnalistik, seperti tehnik menulis, wawancara dan tehnik menyunting serta tehnik produksi. Proses kerja wartawan mecakup ketrampilan, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah/memproduksi dan menyampaikan informasi. Selain itu, wartawan juga masih harus memiliki ketrampilan menggunakan alat dan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya.

Tujuan menyusun pedoman standar kompetensi wartawan radio yaitu meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan radio, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Selanjutnya Niken Widiastuti menggariskan bahwa LPP RRI dalam menyusun Standar Kompetensi Wartawan Radio harus berpedoman pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers. Terutama tentang kompetensi kunci yaitu: 1) Memahami dan menaati etika jurnalistik; 2) Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita; 3) Membangun dan memelihara jejaring; 4) Menguasai bahasa; 5) Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita; 6) Menyajikan berita; 7) Menyunting berita; 8) Merancang  pemberitaan dan atau slot program pemberitaan; 9) Manajemen redaksi; 10) Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; dan 11) Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan. Niken Widiastuti mengatakan : ”Upaya strategis LPP RRI dalam memperkuat lembaga sangat diperlukan standar kompetensi wartawan radio. Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang diterbitkan Dewan Pers memuat standar kompetensi yang  lebih cenderung untuk kepentingan media cetak. Maka  standar kompetensi wartawan radio hendaknya dirumuskan sesuai dengan ciri khas auditif  siaran radio”.

 

 Chaerul Zein

Menurut Chaerul Zein (mantan kasubdit pemberitaan RRI dan mantan Direktur TVRI )  Radio siaran mempunyai tujuan mencerdaskan bangsa, memiliki karakter auditif, membangkitkan imajinasi dan cepat. oleh karena itu radio seperti RRI harus menjadi hit maker  yaitu sebagai lembaga yang mandiri dalam menyajikan program-programnya dan tidak  menjadi follower atau sebagai pengikut media lain.

 

Terkait dengan kompetensi wartawan radio, Chaerul Zein menyoroti budaya kerja wartawan radio yang selama ini dikenal, diketahui bahkan  dirasakannya.  Wartawan radio  biasanya bekerja apa adanya (wartawan RRI misalnya ;  masih ada yang enggan membangun kreatifitas diri, mencari gagasan baru dan cenderung enggan untuk berkembang menjadi wartawan professional).  Kompetensi wartawan selaras dengan apa yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden Amerikat Serikat Franklin D. Roosevelt: “  Orang berpikiran picik bicara tentang orang lain; Orang berpikiran sedang bicara tentang peristiwa; Orang yang berpikiran besar bicara tentang gagasan”.  Seorang wartawan yang berkompeten hendaknya berpikiran besar,  mampu menghasilkan sejumlah gagasan yang cerdas sesuai tujuan lembaga media, mengilhami pembentukan dan perbaikan karakter masyarakat dan menjawab kondiisi exsisting sosial bangsa.  Gagasan cerdas tersebut kemudian dirapatkan dalam agenda setting, l yang menjadi agenda pokok lembaga media. Hasil  agenda seting biasanya menjadi bahan rapat redaksi dan rapat produksi ; menghasilkan perencanaan  strategis ;   dimulai dari gagasan perencanaan liputan, upaya untuk mendalami apa yg akan diliput, bagaimana membuat pertanyaan dengan baik, sampai dengan bagaimana melaporkan/memproduksi hasil liputan.

 

Selanjutnya Chaerul Zein mengungkapkan kelemahan reporter radio dan presenter dalam memelihara soul (jiwa) lembaga media (radio). di RRI misalnya persoalan masih berkutat pada akurasi data dan isi berita, kepadatan dan  karakter bahasa  ; membuat pengantar berita masih belum menjawab what the people need, kalimat yang dibacakan oleh penyiar terkadang masih disampaikan lagi oleh reporter di lapangan,  pemilihan bahasa atau kosa kata yang kurang sesuai, hingga  masih terjadi kesalahan baca, kesalahan ucap dan kesalahan intonasi. padahal itu semua merupakan elemen kunci bagi wartawan radio yang kemudian mementukan posisi yang bersangkutan sebagai reporter atau presenter  radio yang kompeten.

 

 Encub Soebekti

Encub Soebekti selaku Direktur Program Pendidikan PWI Pusat/Pelaksana Harian Sekolah Jurnalisme Indonesia, berbicara tentang Standarisasi Kompetensi Wartawan. Dasar Hukum Sertifikasi Kompetensi Wartawan adalah Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Bagian Pendahuluan butir I Lain-lain berbunyi: Selambat-lambatnya dua tahun sejak diberlakukannya Standar Kompetensi Wartawan ini, perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan harus menentukan jenjang kompetensi para wartawan di perusahan atau organisasinya.

Kewenangan Dewan Pers, Pasal 15 UU No. 40/1999 dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Pasal 15, ayat (2)  menyebut Dewan Pers melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya butir (f):  “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”. Encub menerangkan bahwa  Peraturan No. 1/2010 hasil bersama masyarakat pers.

Penguasaan kompetensi bagi wartawan dibuktikan lewat tes atau ujian yang dilakukan lembaga (Media, Organisasi Pers, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi). Wartawan yang lulus tes mendapat sertifikat. Kompetensi wartwan bersifat berjenjang, setiap tingkat memiliki sertifikat. Oleh karena itu telah ditentukan jenjang Standar Kompetensi Wartawan yaitu: Wartawan Muda, Wartawan Madya, dan Wartawan Utama. Kompetensi kelompok Muda melaksanakan kegiatan dengan tugas kesehariannya yaitu melakukan kegiatan liputan pemberitaan. Oleh karena itu kompetensi kunci yang diujikan lebih banyak berbentuk kegiatan lapangan seperti wawancara, meliput jumpa pers, lalu menulis berita. Kompetensi kelompok Madya bertugas mengelola kegiatan kewartwanan yaitu sehari-hari tugasnya mengelola proses kegiatan keredaksian seperti mengordinir  wartawan yang akan meliput, atau penyuntingan berita. Kompetensi yang diujikan adalah menyunting, mengompilasi bahan liputan, mengordinasi peliputan. Sedangkan kelompok Utama bertgas  mengevaluasi dan memodifikasi kegiatan kwartawanan. Ia bertanggungjawab mengevaluasi, menyelia, atau memodifikasi proses jurnalistik dan pemberitaan. Yang diuji adalah kemahiran manajerial, kepemimpinan dan mengevaluasi kegiatan keredaksian.

Tujuan Standar Kompetensi Wartawan adalah meningkatkan kualitas profesionalisme wartawan, menjadi acuan sistem kinerja oleh perusahaan, menegakkan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik (wartawan bekerja untuk masyarakat), menjaga harkat martabat wartawan sebagai penghasil karya intelektual (beritanya bermutu), menghindarkan penyalahgunaan profesi, dan menempatkan wartawan di posisi strategis  (bukan sekadar pekerja tapi unsur penting di perusahaan).

Menurut Ecub wartawan adalah profesi pilihan, yang tidak semua orang dapat menjalaninya dan tidak semua mau mengambilnya. Saat memilih harus disadari konsekuensinya tetapi bila dalam 2-3 tahun merasa itu tidak cocok masih bisa beralih profesi. Setelah itu jadilah wartawan profesional yang menghasilkan karya bermutu atau seorang wartawan akan gagal dan menyesal seumur hidup. Profesional artinya melalukan tugas sesuai standar, sesuai koridor etik, produknya sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (atasan, audiens, narasumber).

Sehubungan dengan profesionalisme wartawan Dewan Pers merumuskan profesionalisme wartawan melalui standar kompetensi yang meliputi dua hal, soft competence dan hard competence (kompetensi lunak dan keras). Lunak meliputi ilmu-ilmu umum dan khusus, etika, budaya, lobi. Keras meliputi ketrampilan, dari teknis hingga sisi manajemen dan teknologi. Dalam hal ini diperlukan tiga pilar kompetensi yaitu: 1) Kesadaran: etika dan hukum,  kepekaan jurnalistik, jejaring dan lobi; 2) Pengetahuan: pengetahuan umum, khusus, dan pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik, dan 3) Ketrampilan: teknis jurnalistik, teknologi, riset dan investigasi, analisis dan tren pemberitaan.

 

 Parni Hadi

Parni Hadi memaparkan makalah Etika Profesionalisme Kerja Wartawan, menurutnya wartawan dalam melayani kepentingan masyarakat tidak berarti harus memusuhi pemerintah (eksekutif), legislatif dan yudikatif, melainkan mengambil jarak demi obyektivitas pemberitaan, yang tujuan akhirnya adalah kepentingan rakyat (banyak). RRI/radio bukan musuh, tetapi mitra siapa saja yang bertujuan melayani  kepentingan rakyat. Untuk menjadi wartawan, apalagi dengan predikat wartawan utama, tidaklah mudah. Ini menyangkut sikap dan perilaku moral yang memerlukan proses internalisasi nilai-nilai luhur, terutama kebenaran, keadilan, perdamaian dan humanisme universal. Proses internalisasi nilai-nilai perlu waktu panjang karena meliputi pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dengan berbagai pengalaman baik dan buruk, sukses dan gagal.

Menjadi wartawan adalah sebuah profesi. Profesi wartawan memerlukan proses internalisasi dan pengamalan nilai-nilai jurnalistik, profesi wartawan tidak mengutamakan jenjang kepangkatan, melainkan keahlian dan ketrampilan yang memerlukan proses yang lama dan sudah terbukti/teruji. Sebutan wartawan senior diperoleh bukan hanya karena ijazah dan lamanya bekerja, melainkan karena prestasinya. Jabatan tertinggi yang diidamkan seorang wartawan adalah menjadi pemimpin redaksi. Jabatan ini biasanya dipegang oleh seorang wartawan senior.

Menurut Parni Hadi  ”Profesi bersifat abadi, posisi datang dan pergi”. Menjadi wartawan atau penyiar/broadcaster adalah menjalani sebuah profesi, insya Allah sepanjang hayat. Lain halnya menjadi Kepsta atau bahkan Dirut RRI adalah menduduki posisi untuk waktu tertentu, yang pasti akan diganti.  Ruh seorang wartawan adalah kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kepentingan orang banyak, yang untuk mewujudkannya diperlukan ‘keberanian’ untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan siap menghadapi resiko yang mungkin timbul. Sikap kritis (tidak harus selalu skeptis), bathin yang selalu bertanya (a questioning mind), kreatifitas dan keyakinan (Iman) akan kebenaran kuasa Allah membuat seseorang memiliki ‘keberanian’.

Menjadi wartawan pada dasarnya adalah menjadi seorang relawan untuk berbuat kebaikan demi kepentingan orang banyak dengan dan karena cinta.  Untuk itu, Parni Hadi menganjurkan diterapkannya Jurnalisme Kenabian (Prophetic Jurnalism) yang dasarnya adalah cinta. Semua nabi, agama apa pun, membawa risalah tentang cinta yang bersifat universal. Jurnalisme Kenabian bagi wartawan yang beragama Islam bisa ditrapkan dengan mengikuti contoh empat akhlak mulia Rasulullah, Muhammad SAW,  yakni Sidiq (mengungkapkan Kebenaran), Tablig (menyampakan Kebenaran dengan cara Mendidik), Amanah (dapat dipercaya, trustworthy, accountable) dan Fathonah (dengan penuh Kearifan/Wisdom). Karena ke empat akhlak mulia itu bernilai universal, maka keempatnya juga tercantum dalam kode etik wartawan di mana pun, termasuk yang non Islam dan sekuler atau bahkan atheis.

 Priyambodo RH 

Priyambodo RH  berbicara tentang Kompetensi Wartawan untuk Berteknologi Informasi. Pers nasional kian berkembang pesat seiring dengan semakin tingginya harapan publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan ini sangat erat kaitannya dengan era reformasi di bidang hukum—terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta kemajuan teknologi informasi sekaligus kemampuan manajemen pers menghadapi tantangan zaman.

Menurut Priyambodo penerapan standar kompetensi di  Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) sampai dengan 16 September 2013 telah menguji 711 wartawan (672 wartawan dinyatakan kompeten dan 29 wartawan belum kompeten) untuk jenjang utama (329), madya (190) dan muda (153). Dalam serangkaian kegiatan uji kompetensi di berbagai kota itu, LPDS menemukan tiga hal sebagai berikut: 1) Masih banyak wartawan kompeten (setelah mengikuti uji kompetensi wartawan) yang bekerja di media belum sejahtera. 2) Masih ada wartawan yang bekerja di perusahaan pers sejahtera. 3) Semakin banyak wartawan kompeten yang bekerja di perusahaan pers sejahtera.

Bertolak dari temuan dan sekaligus kenyataan posisi media massa nasional dan kinerja

wartawan berdasarkan Standar Kompetensi Wartawan tentu saja sangat terkait erat dengan kepentingan publik. Publik dalam pengertian anggota masyarakat secara individual, dalam kelompok tertentu termasuk kalangan dunia usaha, sering kali menilai bahwa perkembangan media massa nasional sudah memenuhi fitrahnya menjalani kebebasan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kode etik jurnalistik sebagai bukti kompetensinya.

Wartawan dan publik di tengah kegaduhan temuan teknologi informasi juga memerlukan panduan tambahan guna mengetahui nilai berita berdasarkan analisa isi berita, antara lain melalui mekanisme menguji pemberitaan yang sahih secara jurnalistik atas dasar fakta         wawancara nara sumber kredibel dan kapabel kelengkapan data. Bagi masyarakat setiap berita (juga informasi sekecil apa pun) dapat ditelaah atas dasar: sudah tepat dan akuratkah faktanya, narasumbernya (juga keterangan dan komentarnya), dan datanya.

Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mencatat: “Hak Jawab adalah

hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan  terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”Adapun Ayat 12 dalam pasal yang sama mencatat: “Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.”  Selanjutnya Ayat 13 dalam pasal yang sama mencatat: “Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.”

Dalam kaitan ini pula para pemangku kepentingan pers nasional, terutama Dewan Pers

dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), perlu memayungi pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan guna meminimalkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Kode etik jurnalistik adalah kata kunci untuk memahami karakter pers yang dunia bisnisnya menerapkan sistem multimedia yang melibatkan wartawan multitasking (melakukan berbagai jenis pekerjaan), multiplatform (berperan serta di berbagai unit kerja), dan multichannel (distribusi produk melalui berbagai saluran). Hal ini berlangsung pula di Indonesia pasca reformasi 1998. Dengan kata lain, penerapan standar kompetensi wartawan dan program melek media di tengah maraknya temuan teknologi informasi sudah bukan wacana lagi, namun kita

semua sebagai pemangku kepentingan pers nasional harus mewujudkannya!

Priyambodo menyarankan dalam hal Standar Kompetensi Wartawan harus dipertimbangkan siapa pengujinya, siapa lembaga pengujinya dan bagaimana lembaga penguji berani mengambil resiko (mungusulkan ke Dewan Pers untuk mencabut SKW seorang wartawan). Implementasi penyusunan Standar Kompetensi Wartawan khusus untuk radio disesuaikan dengan kreatifitas wartawan radio.

Contoh: Bagaimana wartawan menggunakan alat rekam dalam meliput berita; Penggunaan kalimat yang berarti ganda, missal opini/telaah, head line/opening; Bagaimana bedanya karya tulis dan karya suara bagi wartawan; Komodifikasi informasi yang ada di buku Standar Kompetensi Wartawan (SKW)

Hal yang perlu digarisbawahi adalah uji kompetensi bukan uji akademik bukan uji penerimaan pegawai, maka penguji harus mempunyai wawasan kekinian bukan wawasan masa lalu berdasarkan pengalamannya.

 

 Wina Armada

Menurut Wina Armada bahwa Tim ini (Peserta Workshop  Penyusun Draf SWK-Radio 23-31 Oktober 2013) bertugas menyusun standar kompetensi wartawan versi RRI/radio. Standar kompetensi wartawan dirumuskan oleh masyarakat pers,  termasuk RRI berhak merumuskannya dan  Dewan Pers memfasilitasinya. Selanjutnya SKW yang disusun oleh RRI dapat diberlakukan untuk internal maupun eksternal. Karena pada masa yang akan datang semua wartawan harus lulus SKW. Peserta yang lulus mendapat identitas tunggal yang tidak dapat dipalsukan karena diperkuat dengan cara dimuat di web Dewan Pers.

Wina Armada seorang narasumber dari PWI mengungkapkan reformasi wartawan berperan besar, tapi banyak oknum yang memakai profesi wartawan sebagai kedok. Pers kebablasan, masyarakat menggugat. Selanjutnya muncul piagam Palembang yang ditandatangani oleh perusahaan pers termasuk RRI tahun 2010.

Buku Pedoman SKW memuat  aturan teknis opersional bagi wartawan. SKW bukan untuk mengekang kemerdekaan pers, tapi kehendak masyarakat pers untuk menjaga profesionalime wartawan. SKW merupakan aspirasi pers yang dilaksanakan secara transparan. Derajat kelulusan kompetensi ditentukan oleh penguji secara transparan. Lembaga penguji tidak tunggal/banyak adalah lembaga yang sudah memenuhi syarat  misalnya PWI, AJI, LPDS termasuk perguruan tingggi dan perusahaan pers yang memenuhi syarat (memiliki Diklat minimal 5 tahun, standar penggajian, jumlah karyawan memadai,dll).

Tujuan SKW adalah : 1) Meningkatkan  kualitas  dan  profesionalitas  wartawan; 2) Menjadi acuan  sistem  evaluasi  kineria  wartawan  oleh  perusahaan pers; Menegakkan  kemerdekaan  pers  berdasarkan  kepentingan publik; 3)Menjaga  harkat  dan  martabat  kewartawanan  sebagai  profesi khusus  penghasil  karya  intelektual; 4) Menghindari  penyalahgunaan  profesi  wartawan. 5) Menempatkan  wartawan  pada  ke  dudukan  strategis  dalam  industri Pers.

Pada saat diskusi antara Tim Penyusun dan Wina Armada, Agus Sukoyo selaku Ketua Tim menanyakan siapa yang mengesahkan LPP RRI sebagai lembaga penguji? Dijawab oleh Wina Armada bahwa LPP RRI telah disyahkan oleh Dewan Pers sebagai Lembaga Penguji pada tahun 2011. Siapa yang menentukan kelulusan wartawan radio? Cukup oleh Direksi LPP RRI ditembuskan ke dewan pers. Siapa yang menentukan kelulusan? Penguji yang ditunjuk. Selanjutnya Wina Armada menerangkan tanda lulus wartawan kompeten juga dibuat oleh RRI dan  pencantuman nomor tanda kelulusan dari Dewan Pers. Bukti tanda lulus wartawan kompenten selanjutnya dimuat web Dewan Pers yang dapat dicek oleh masyarakat umum sebagai pertanggungjawaban publik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa hak cipta penyusunan Buku Pedoman SKW ada pada lembaga penguji yang menerbitkannya. Oleh karena itu LPP RRI selaku lembaga penguji kompetensi wartawan diharapkan dapat membuat Pedoman Standar Kompetensi Wartawan sendiri.

SKW  yang dibuat oleh LPP RRI harus mempunyai standar yang tinggi, karena LPP RRI sebagai lembaga publik. SKW tersebut antara lain membuat apa yg harus disiapkan oleh penguji; apa yang harus disiapkan oleh panitia; apa yang harus disiapkan oleh peserta ujian; siapa yang mengawasi tim penguji; Komposisi berapa penguji dan peserta ujian; dan uraian pedoman operasional secara rinci.

Serta perlu dibuatkan acuan contoh soal bagi tim penguji; Perlu aturan main terhadap calon peserta ujian untuk menentukan apakah dia berkeinginan mengikuti ujian tingkat apa (utama, madya, muda). Lembaga penguji harus memiliki standar yg sama.

Perusahaan pers yang lulus verifikasi sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan dapat melakukan uji kompetensi baik terhadap wartawan perusahaannya sendiri maupun wartawan di luar perusahaan tersebut dengan mengikuti syarat dan ketentuan dari perusahaan pers penguji Standar Kompetensi Wartawan disahkan/ditetapkan oleh Dewan Pers. Perusahaan Pers sebagai Lembaga penguji Standar Komptensi Wartawan wajib melaporkan hasil uji kompetensi wartawan  berikut daftar nama peserta yang lulus kepada Dewan Pers. Lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan menerbitkan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh  Dewan Pers. Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk  membatalkan Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan apabila semua persyaratan tidak dipenuhi lagi.

 

 Edy Basrul Intan

 

Menurut Edy Basrul Intan (Senior Broadcaster) jurnalistik radio bersifat auditif, kemampuan wartawan dalam menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara efektif dan komunikatif selalu harus sadar terhadap unsur kelemahan dan kekuatan media radio. Kelemahan media radio berdapak pada cara kerja wartawan dam menyampaikan siaran berita. Pemberitaan radio punya daya jangkau yang seketika, langsung membekas di benak khalayak. Dalam dimensi waktu, pendengar radio langsung menyimpulkan peristiwa yang disiarkan  sesuai dengan gambaran  yang disampaikan oleg wartwan radio. Akibatnya fatal bila terjadi kesalahan. Pendengar radio langsung mencerna apa yang didengarnya, sementara itu wartawan radio mengalami kesulitan mengubah apa yang baru saja di disiarkannya.  Kelebihan media radio, sebagai media massa, ada dalam hal daya tembus. Informasi yang disiarkannya punya nilai kesegeraan (immediacy) dan keluesannya (flexibility). Pancaran siaran radio langsung menembus masyarakat yang mendengarnya.  Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui siaran radio lebih cepat dibanding medium komunikasi lainnya.

Sifat media radio yang auditif ini memberi batasan tertentu pada pemberitaan radio. Faktor imaji dibangun dari “suara-suara” yang disampaikan penyiar atau reporter. Ketika penyiar/reporter menyampaikan berita maka bayangan pendengar dipenuhi imaji kejadian yang terjadi sesuai apa yang digambarkan. Hal ini menjadi kelebihan radio dalam hal menyebabkan adanya daya pukau dibanding dengan media cetak. Orang akan lebih terpengatuh saat mendengar berita radio.

Supaya terhindar dari kesalahan atau guna mencapai target yang diharapkan, penulis berita radio hendaknya memperhatikan faktor bahasa yaitu: bahasa percakapan/tutur (it’s spoken), bahasa langsung (it’s immediate), bahasa antar orang ke orang (it’s person to person), bahasa yang hanya bisa “didengar satu kali” (it’s heard only once). Maka penyajian bahasa radio adalah keterampilan untuk memadukan kata-kata dengan imaji (citra) agar pendengar dapat segera dan tepat membayangkan apa-apa yang dibicarakan penyiar. Akurasi bahasa yang ringkas, efisien, teratur adalah hal penting dalam bahasa “teks” penyiar. Karenanya bahasa radio disusun agar tidak hambar, tidak usang, namun tetap memperhatikan bahasa yang dikenali masyarakatnya.

Paket produksi siaran radio terkuat  pada kata-kata, efek suara,  dan music hanya pemanis sebagai penggambaran secara auditif mengangkat hal-hal yang benar-benar mendukung siaran radio. Berhubung karakter radio sangat auditif orang bebas menggambarkan segala sesuatunya, pendengar dapat menggambarkan apa yang terjadi. Pembeda media radio dengan media lain/cetak terletak pada unsur audio, sementara ini karakter radio sangat diabaikan. Maka pemahaman wartawan dalam memadukan unsur kata, efek suara dan music pendukung untuk menggambarkan suasana merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh wartawan radio.

Selanjutnya Edi Basrul Intan menyarankan dalam menyusun Standar Kompetensi Wartawan Radio, dapat dimasukan pada elemen materi uji wartawan  yaitu: Melakukan reportase secara jujur sesuai fakta yang terjadi, dilarang melakukan kebohongan publik; Mampu memahami unsur pendukung efek suara untuk menggambarkan kekentalan penguat suasana  yang berfungsi untuk mendukung fakta kejadian; Mampu menggambarkan posisi/blocking reporter dalam melaporkan laporan pandangan mata; Mampu menggambarkan suasana memadukan unsur kata, atmosfir/efek suara dan musik pendukung;  dan Mampu menggunakan bahasa yang informative/komunikatif sederhana mudah dimengerti.

 

 Catatan Sarwono tentang : Pernik – Pernik Wartawan RRI.

Sudah pensiun. Tetapi jurnalis radio yang masih mengeluti kewartawanan dan  memiliki basis profesi reporter olahraga ini lebih menitik beratkan pada tehnis operasional di lapangan  yang terkait dengan pernik – pernik wartawan RRI. Pada catatannya bertanya, benarkah wartawan RRI  banyak cingcong, banyak tingkah; banyak urusan; rumit (tidak bersahaja, tidak gampang) seperti arti dalam KBBI?. Tergantung situasi dan kondisi dalam menyikapinya ketika menjalani profesi kewartawanan. Sebab menjadi wartawan atau penyiar/broadcaster adalah menjalani sebuah profesi karya intelektual. Karena kerja jurnalis RRI bisa mandiri, namun pada suatu saat tertentu harus secara kolektif dalam satu produksti sesuai standar jurnalistik radio. Tapi kini karya jurnalistik radio bukan lagi yang tercepat.

 

Catatan kecilnya antara lain :

Identitas siaran RRI menjadi korban eforia kemajuan tehnologi komuniksi informasi. Indikasinya yaitu hilangnya standarisasi dalam praktek jurnalistik radio termasuk penyiarannya kepada publik. Sehingga terjadi kesalahan tehnis penulisan, kesalahan baca, kesalahan ucap dan kesalahan intonasi serta penjiwaan isi berita. Padahal semua itu merupakan unsur utama  kerja wartawan radio.

Sarwono mengingatkan: 1) Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran; 2) Jurnalis harus membuat berita komprehensif dan proporsional. 3) Jurnalis harus membuat peristiwa menjadi hal penting, menarik dan relevan. 4) Penyajian bahasa jurnalistik radio adalah keterampilan merangkai kata-kata dalam kalimat untuk membangun pengertian pendengar dapat segera memahami yang dibacakan penyiar. 5) Penulis berita radio hendaknya memperhatikan bahasa tutur (spoken), langsung  (personal commonication ), hanya bisa didengar sekilas, tidak menguras enerji dan tidak mengikat (bisa didengar dengan melakukan pekerjaan lain); 6) Pendengar radio beragam status. 7) Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga Negara. 8) Jurnalis harus mendengarkan hati nuraninya .

Meningkatkan  kualitas  dan  profesionalitas  wartawan/reporter  menjadi pilar kebijakan operasional lembaga pemberitaan- kewartawanan. Senioritas, kerangka pengetahuan  dan luas pengelaman  wartawan/reporter  tonggak penentu arah kedepan regulasi untuk menjamu kemajuan zaman tanpa mengorbankan identitas.

Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

 

 Sudiman Bonavarte

Sudiman Bonavarte (Kepala Pusat Pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik RRI) pada Workshop Penyusunan Standar Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan oleh Puslitabangdiklat LPP RRI tanggal 23-31 Oktober 2013, mengungkapkan kerja wartawan tidak kenal waktu, penuh resiko, tanggung jawab kode etik jurnalitik, kode etik wartawan RRI.  Pusat pemberitaan (Puspem)-Pro3, salah satu unggulan pelayanan RRI di bidang layanan berita dan infomasi yang disiarkan secara berjaringan, melibatkan seluruh repoter se Indonesia.

Produk Pro3 RRI menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan LPP RRI di bidang pemberitaan (Puspem). Menu acara siaran berita Pro3 dapat dijadikan pointers uji kompetensi wartawan radio khususnya yang berhubungan dengan konten dan cara penyajian. Evaluasi reporter yang belum dapat running tapi dikirim ke luar negeri, maka perlu ada usul dari Kasatker di daerah. Menurut Sudiman, Puspem merancang adanya bank berita dengan system yang harus berjalan dengan baik. Kantor Berita Radio Nasional (KBRN), www.rri.co.id  adalah kanal berita aktual memuat text, audio, video, foto, dan gabungan.

Tugas pusat pemberitaan sangat berat untuk mengawal KBRN sesuai dengan kebijakan visi dan misi RRI. Maka diperlukan kriteria reporter RRI yang baik/standar Standar Kompetensi Wartawan , maka penyusunan draf Standar Kompetensi Wartawan menjadi karya insan RRI yang perlu didukung oleh semua pihak.

Tugas tim perumus Standar Kompetensi Wartawan radio perlu mempertimbangkan unsur auditif, karena Standar Kompetensi Wartawan versi Dewan Pers yang sudah ada cenderung memuat konten uji kompetesi media cetak. Uji kompetensi wartawan radio dimungkinkan dibuat oleh LPP RRI, dengan pertimbangan untuk kepentingan uji kompetensi sesuai kebutuhan radio. Sasaran peserta uji kompetensi adalah seluruh sumber daya manusia yang terlibat pada kegiatan siaran pemberitaan. Contoh seorang presenter adalah orang yang menyajikan berita atau informasi kepada khayalak, maka pemahaman dan ketrampilan presenter harus mengacu pada standar kompetensi wartawan.

Konsep re-desain siaran RRI memberi bobot siaran berita lebih dominan, kegiatan penyiaran berita dilakukan oleh produser, pengarah acara, gate keeper, dan reporter. Kompetensi kerabat kerja yang terlibat dalam penyiaran berita perlu mempunyai standar kerja yang sama. Maka khusus untuk Karyawan RRI yang terlibat pada kegiatan jurnalistik harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan radio.

 

 Surono

 

Sehubungan dengan penyusunan Standar Kompetensi Wartawan yang dirumuskan oleh Puslitbangdiklat LPP RRI, Ir. Surono Mphil (Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP) memaparkan makalah dengan judul Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Profesi.

Sertifikasi Kompetensi Profesi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (KKNI) /dan atau internasional (PP23/2004).

Tujuan Sertifikasi Kompetensi Profesi: Memastikan dan memelihara kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); Membangun jenjang karir SDM; Meningkatkan kinerja dan produktivitas; Mengembangkan rekoginisi kompetensi profesi dalam dunia kerja dan diklat; Menetapkan persyaratan kinerja oleh industri, organisasi atau kelompok profesional; Menetapkan acuan pembanding untuk pembelajaran, asesmen dan pengakuan pendidikan; Menetapkan persyaratan regulasi atau lisensi; Menetapkan persyaratan untuk memasuki suatu okupasi atau profesi; Memberikan dasar untuk pemeliharaan kompetensi suatu okupasi atau profesi; atau mendukung pencapaian tujuan bisnis, strategi, pengembangan SDM atau organisasi.

Ciri-ciri profesi: Terlatih; Memberi Jasa untuk Umum; Bersertifikat sesuai kompetensinya.

Anggota organisasi profesi: Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia (ILO); Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. (PERPRES 8/2012).

Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri). Standar Komptensi Kerja Nasional Indonsia (SKKNI): menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri; dibuat oleh industri; merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian; dan merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan.

Cakupan pengetahuan dalam kompetensi : Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; Pelatihan-pelatihan yang yang  sesuai dan diverifikasi oleh LSP; Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP.

Cakupan ketrampilan dalam kompetensi meliputi Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skill), keterampilan mengelola pekerjaan (Task Management Skill), keterampilan mengantisipasi Kemungkinan (Contingency Management Skill), keterampilan mengelola lingkungan kerja (Job/Role Environment Skill), keterampilan beradaptasi (Transfer Skills) à skill for employability

Menurut Surono sertifikasi bermanfaat terhadap industri, tenaga kerja, dan  lemdiklat.

Manfaat sertifikasi bagi Industri :  Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten; Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya; Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Manfaat sertifikasi bagi Tenaga Kerja: Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan  meningkatkan percaya diri tenaga profesi; Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri; Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi; Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara; Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja.

Manfaat sertifikasi bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri; Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi; Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan  memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.

Langkah-langkah pengembangan sertifikasi berbasis kompetensi: Pemetaan Kompetensi àPengembangan standar kompetensi-Pengembangan skema sertifikasiàPengembangan SDM sertifikasi profesi (Assessor, lead assessor, master assessor)àPengembangan kelembagaan sertifikasi profesiàPengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)àSertifikasi.

 

 

 

 

 

R68 145

PEMBERIAN CINDERAMATA KEPADA PARA PENSIUNAN LPP RRI KANTOR PUSAT DAN RRI JAKARTA

PADA UPACARA BENDERA DALAM MEMPERINGATI ULANG TAHUN LPP RRI KE-68, SEPTEMBER 2013

R68 131

PENYEMATAN SATYA LENCANA

PADA UPACARA BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI ULANG TAHUN LPP RRI KE-68

R68 025

UPACARA PERINGATAN ULANG TAHUN LPP RRI KE-68 DI JAKARTA

NT 252

KEGIATAN SEMINAR NASIONAL

PENGUKUHAN RRI BUKITTINGGI SEBAGAI RADIO BELA BANGSA

(DALAM RANGKAIAN KEGIATAN MENYAMBUT ULANG TAHUN LPP RRI KE-68, SEPTEMBER 2013)

NT 092

PEMBAGIAN RADIO KEPADA WARGA DALAM KEGIATAN NAPAK TILAS E-SEMINAR

MENGENANG PERJUANGAN RRI BUKITTINGGI

DALAM PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA

(DALAM RANGKAIAN KEGIATAN MENYAMBUT ULANG TAHUN LPP RRI KE-68, SEPTEMBER 2013)

NT 052

KEGIATAN NAPAK TILAS E-SEMINAR

MENGENANG PERJUANGAN RRI BUKITTINGGI

DALAM PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA

(DALAM RANGKAIAN KEGIATAN MENYAMBUT ULANG TAHUN LPP RRI KE-68, SEPTEMBER 2013)