Setengah Temuan BPK belum Ditindaklanjuti Pemda
Tgl: 12/11/2013 18:00 Reporter: Tongkulem Siregar

KBRN, Pekanbaru : Anggota V BPR RI, Agung Firman Sampurna menegaskan hampir setengah temuan BPK di wilayah Sumatera Bagian Barat belum ditindaklanjuti Pemerintah Daerah, khususnya gubernur dan bupati/walikota padahal sudah direkomendasikan.

Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada acara Forum Komunikasi Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK TLRHP) BPK APH APIP di hotel Labersa Kabupaten Kampar, Selasa (12/11/2013) yang diikuti para gubernur dan bupati/walikota se wilayah Sumatera Bagian Barat.

"Kasus-kasus yang menyebabkan kerugian negara antara lain belanja dan pengadaan fiktif, rekanan pengadaan barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume dan pengadaan barang, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pengadaan barang dan penggelembungan biaya atau mark-up," urainya.

Menurutnya, kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian negara antara lain ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran dibayarkan sebagian atau sepenuhnya, aset dikuasai pihak lain atau tidak diketahui keberadaannya serta piutang, pinjaman dan dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

Forum dihadiri Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit, Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumsel, Alex Nurdin, dan Gubernur Kepuluaan Riah, HM Sani, menghadirkan Kasubagops Dit Tipikor AKBP Arief Adhiarsa, Fungional Utama KPK Nana Mulyana, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Eddy Mulyadi dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Choirul Amir sebagai nara sumber. (tongkulem/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional