Pengamat: Penunjukan Ruhut, Strategi Politik Partai Demokrat
Tgl: 24/09/2013 18:22 Reporter: Sugandi

KBRN, Jakarta : Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya Adrian Saptawan menilai sikap kukuh Partai Demokrat yang menempatkan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Gede Pasek Suardika, sebagai strategi politik, terlebih tahun depan akan digelar pemilu. 

Padahal Demokrat memiliki banyak kader yang cakap seperti Didi Irawadi Syamsuddin. Ruhut, ujar Adrian dinilai sebagai politikus senior yang sudah lama di Komisi bidang Hukum itu.

“Ini bukan masalah orang tetapi strategi politik yang dilakukan Demokrat memandang Ruhut sudah lama di Komisi III sehingga memahami karakter anggota Komisi III,” tutur Adrian, dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Selasa (24/9/2013).

Diyakini Demokrat akan tetap mengajukan Ruhut sebagai ketua komisi kendati mendapatkan penolakan dari sebagian anggota Komisi III, terlebih pengajuan pengganti Pasek adalah hak Demokrat.

Seperti diketahui, sejumlah anggota Komisi III seperti Syarifuddin Suding dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Ahmad Yani dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Bambang Soesatyo dari Golongan Karya menolak Ruhut sebagai ketua Komisi III, belakangan kader Partai Gerakan Indonesia Raya  Desmond J Mahesa, juga bersuara keras atas penunjukan Ruhut.

Yang menolak umumnya menganggap Ruhut tidak tepat menggantikan Pasek. Kerasnya penolakan terhadap Ruhut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso  akhirnya memutuskan pelantikan Ruhut  ditunda selama satu minggu.

Selain strategi Partai Demokrat, menurut Adrian Saptawan penolakan tersebut disebabkan tersendatnya komunikasi. Diakui, selama ini Ruhut dikenal sebagai politikus yang kerap melontarkan kritik pedas dan keras.

Sikap Ruhut yang keras inilah, dinilai sebagai salah satu alasan untuk menolak Poltak-sapaan Ruhut-sebagai ketua Komisi III.

“Ini masalah komunikasi politik yang tidak lancar. Masalah  tata tertib dari DPR juga. Ada aturan untuk menjadi pimpinan fraksi, anggota berhak setuju atau tidak setuju. Ini mungkin masalah komunikasi yang kurang intens,” ujarnya. (Sgd/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional