Anggota DPRD Bukittinggi Diminta Jaga Ritme Kerja
Tgl: 06/09/2013 07:23 Reporter: Yudi Prama Agustino

KBRN, Bukittinggi : Ketua DPRD Kota Bukittinggi Rachmat Aris meminta agar para anggota Dewan tetap mempertahankan ritme kerja kerasnya, walau hampir 100 persen di antara mereka akan menjadi calon anggota lembaga legislatif (caleg) lagi di Pemilu 2014 mendatang.

“Kepada anggota Dewan yang nyaleg lagi, tugas pokok dan fungsi tetap dijalankan dan diprioritaskan, disamping harus melakukan kampanye-kampanye sebagai caleg,” pinta Rachmat Aris, ketika ditemui RRI, Kamis (5/09/2013).

Rachmat Aris juga melarang para anggota DPRD menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas dan yang lainnya untuk kepentingan kampanye yang mengatasnamakan caleg, termasuk larangan memasang atribut caleg dan parpol di mobil dinas.

Tak hanya itu, Rachmat Aris juga mengimbau kepada seluruh caleg, baik tingkat daerah, provinsi ataupun tingkat pusat, agar tidak merusak lingkungan saat berkampanye atau mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Saat ini yang banyak merusak lingkungan diakibatkan ulah sejumlah tim sukses atau caleg yang memasang atribut di pohon pelindung jalan atau di fasilitas umum.

Dari hasil penertiban atribut yang dilakukan Panwaslu Kota Bukittinggi beberapa pekan lalu, caleg dari DPR RI mendominasi pelanggaran pemasangan atribut di tempat terlarang. Dari 631 atribut baliho, poster, bendera dan atribut lainnya yang ditertibkan, sebanyak 541 atribut berasal dari caleg DPR RI. Selebihnya, berasal dari caleg DPRD Sumbar, DPRD Bukittinggi dan dari partai politik (parpol).

Atribut yang ditertibkan itu dipasang di tempat terlarang, seperti di pohon pelindung, tiang listrik, fasilitas umum dan sejumlah tempat terlarang lainnya. Namun yang mendominasi ditemukan di pohon pelindung. Dari jumlah 541 atribut caleg DPR RI yang ditertibkan itu dimiliki oleh empat caleg DPR RI, baik yang nyaleg lagi maupun baru nyaleg perdana.

Terkait dilarangnya pemasangan atribut di tempat terlarang, Pemko Bukittinggi dalam suratnya yang ditujukan kepada KPU Kota Bukittinggi bernomor 024/KPL-BKT/II-2013 perihal penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tertanggal 27 Pebruari 2013, menyebutkan bahwa, tidak diperkenankan memasang atribut pasangan calon dan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol.

Jalan protokol itu meliputi Jalan Sudirman yang dimulai dari batas kota Jambu Aie sampai Simpang Kangkung Jalan Imam Bonjol atau depan Kantor DPRD Bukittinggi, Jalan H Agus Salim yang dimulai dari pendakian samping Hotel Ambun Suri hingga ke eks Bioskop Sovia, Bank Nagari, Hotel The Hills, Balai Sidang Bung Hatta, Gedung Tri Arga, Jalan Ahmad Yani, serta di sekitar Jam Gadang.

Pemasangan alat peraga kampanye di Jalan Protokol tersebut hanya diperbolehkan khusus bagi partai politik (parpol) yang berkantor di Jalan Protokol, itupun hanya diperbolehkan di dalam lingkungan kantor.

Selain itu, pemasangan atribut juga tidak dibenarkan di tempat-tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, sarana/prasarana TNI dan Polri atau juga di Tugu Polwan, Lapangan Kantin, lembaga-lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun gedung sekolah, tempat fasilitas umum seperti tiang telepon, tiang listrik dan pohon perindang jalan. (Yudi/HF)


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional