Kemenhut Komitmen Berikan Hak Pengelolaan Hutan untuk Masyarakat Hukum Adat
Tgl: 29/08/2013 13:17 Reporter: Waddi Armi

KBRN, Jakarta : Langkah strategis pengelolaan hutan dan mekanisme penetapan hutan adat yang diambil Kementerian Kehutanan pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 adalah melakukan inventarisasi Perda terkait Masyarakat Hukum Adat.

"Selain itu, mempercepat penyelesaian RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (inisiatif DPR-red). Kementerian Kehutanan telah ditunjuk sebagai koordinator penyiapan RUU dimaksud," jelas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,  pada Lokakarya Nasional Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Masyarakat Hukum Adat di Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Untuk itu menurutnya, telah dibentuk Tim Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3201/Menhut-II/Kum/2013 tanggal 18 Juni 2013. Disamping itu, membentuk Tim Sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dengan SK Sekretaris Jenderal No. SK.167/II-Kum/2013 tanggal 15 Juli 2013.

"Menerbitkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK dan juga mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999," ungkap Menhut.

Lebih lanjut Menteri Zulkifli Hasan mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya. Apabila terbukti terdapat wilayah masyarakat hukum adat yang berdasarkan Perda berada dalam kawasan hutan, maka dikeluarkan dari kawasan hutan.

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian, kata Menteri, telah terdapat regulasi yang mengatur tentang mekanisme penetapan hutan adat yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999, antara lain mengatur bahwa untuk penentuan masih adanya hak ulayat didasarkan pada hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pemda dengan mengikutsertakan Pakar Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah bersangkutan, LSM dan instansi yang mengelola Sumber Daya Alam.

Dan Perda Khusus Provinsi Papua No 23 Tahun 2008, yang antara lain mengatur bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada Surat Keputusan (Gubernur, Bupati/Walikota) yang didasarkan pada hasil penelitian oleh Panitia Peneliti keberadaan masyarakat hukum adat.

Saat ini, jelas Menhut, sedang dirancang draft RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat inisiatif DPR antara lain mengatur juga bahwa “keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada hasil identifikasi dan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Perda.”

"Berdasarkan hasil sementara inventarisasi Perda yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat, hingga saat ini terdapat 4 (empat) Perda di Tingkat Provinsi dan 4 (empat) Perda di Tingkat Kabupaten dan hampir semua Perda tersebut belum menegaskan batas dan letak wilayah masyarakat hukum adatnya," ungkap Zulkifli.  

"Terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat, saya sampaikan kembali bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat secara kumulatif, adalah Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, Ada wilayah hukum adat yang jelas,  Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari," tambah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Namun demikian menurut Menteri Zulkifli Hasan, untuk mempercepat realisasi hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat tersebut, Kementerian Kehutanan telah berinisiatif memberikan hak tersebut dalam bentuk Hutan Desa.

"Karena kalau kita menunggu Undang-Undang selesai saya punya pengalaman bisa memakan waktu hingga 10 tahun, sedangkan proses untuk ditetapkan dengan Perda itu memakan waktu yang panjang sekali, karenanya untuk memperpendek itu, kita di Kementerian Kehutanan memberikan namanya Hutan Desa (nama lain dari hak ulayat, hak adat-red), untuk keberpihakan kepada rakyat sedikit kita ambil resiko, cukup itu direkomendir oleh Bupati. Begitu dikasihkan Bupati ini masyarakat desanya, berapa luasnya, dimana tempatnya, kita lihat di peta, sebulan SKnya saya berikan," tandas Menhut. (Waddi/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional