Pemkot Kaji Biaya Pendidikan
Tgl: 20/08/2013 17:41 Reporter: Mulato Ishaan

KBRN, Solo: Pemerintah Kota Surakarta belum memutuskan kebijakan terkait sejumlah sekolah eks Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) yang mengajukan kenaikan Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS). Pasalnya menentukan kebijakan tersebut harus berdasar kajian yang matang.

Walikota Surakarta FX Hadirudyatmo mengatakan saat ini masih menghitung untung rugi jika usulan SPP di atas standar tersebut dikabulkan. “Masih dikaji. Yang jelas, solusinya diupayakan tidak membebani masyarakat miskin,” katanya kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (20/8/2013).

Walikota tak memungkiri sekolah eks RSBI memiliki kebutuhan pengeluaran lebih besar dibanding sekolah reguler.

Namun, pihaknya mewanti-wanti kenaikan yang dibebankan tak terlalu membebani orangtua murid. Dirinya siap menjajaki mekanisme APBD untuk menambal kekurangan itu. Menurut Rudy, kebutuhan yang bisa ditutup APBD di antaranya perawatan dan kelebihan beban listrik.

“Bisa saja diusulkan di APBD. Namun, kami juga meminta komite sekolah berperan aktif mencari solusi-solusi alternatif,” ungkapnya.

Meski kebijakan masih dikaji, Wali Kota berjanji murid dari kalangan miskin tak akan terdampak wacana kenaikan tersebut. Menurut Rudy, sekolah harus patuh dengan PP No48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengamanatkan subsidi silang bagi murid tidak mampu.

Diketahui, eks RSBI seperti SMAN 1 dan SMAN 3 mengajukan SPP serta SPS di atas standar dengan dalih pengembangan pendidikan. SPP di kedua sekolah itu diusulkan Rp300 ribu dari standar Rp200 ribu per siswa per bulan. Sementara SPS diusulkan Rp3,5 juta dari angka normal Rp2 juta per siswa per tahun ajaran 2013/2014. Belakangan SMAN 7 yang non-RSBI juga mengajukan SPS sebesar Rp2,5 juta dengan alasan pengembangan ruang kelas. (Mulato Ishaan/YY)


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional