Pembahasan Raperda Bangunan Terkendala RTRW Surabaya
Tgl: 13/07/2013 19:12 Reporter: Indriatno Heryawan

KBRN, Surabaya : Rencana Pemerintah Kota Surabaya yang bakal menaikkan denda bagi pelanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 10 persen dari nilai bangunan, menuai sorotan tajam dari anggota Komisi D DPRD Surabaya. Anggota legislatif itu menilai langkah pemkot tersebut sudah sangat terlambat.

Ketua Pansus Perubahan Raperda Bangunan, Ine listyani, mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, sebenarnya telah tercantum denda sebesar 10 persen dari nilai bangunan. Namun ironisnya, dalam Perda IMB yang disahkan tahun 2009 lalu, denda yang dikenakan kepada pemilik bangunan yang terlambat membayar nilainya sekitar Rp 50 juta.

“Kenapa Perda IMB tahun 2009 masih menyebutkan denda Rp 50 juta, padahal dalam undang-undang sebelumnya hanya 10 persen,” tanyanya.

Di sisi lain, karena dalam Raperda Bangunan akan mengatur besaran denda pelanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka penerapannya harus menunggu disahkannya RTRW Surabaya, yang sampai sekarang belum disahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jika Raperda Bangunan tetap dipaksanakan untuk berlaku, sementara Perda RTRW belum disahkan, maka akan muncul banyak persoalan di kemudian hari.

Menyikapi pernyataan Komisi D, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Eri Cahyadi, secara tegas mengatakan, sebagai pemangku kekuasaan di Surabaya, pihaknya tidak bisa begitu saja menyetop perizinan yang diajukan masyarakat. Sebagai gantinya, pihaknya menggunakan Perda No 3 Tahun 2007 sebagai dasar.

“Itu artinya, untuk pengajuan IMB kita tidak mangacu pada RTRW, tapi perda tadi itu. Harusnya, jika mengacu pada RTRW sekarang, maka pembangunan juga harus dikerjakan saat ini,” tegas Eri Cahyadi.

Sebab, jika sampai pemerintah kota berhenti melayani, tentu jumlah bangunan yang tidak berizin di Surabaya akan semakin banyak. Sebagai solusinya, pemkot berencana mengganti lahan yang dimiliki warga.  

Sementara itu, untuk pemberlakuan denda 10 persen bagi pemilik bangunan yang melanggar, menurutnya, langkah itu sebagai ganti terhadap perda lama yang hanya memberikan denda maksimal Rp 50 juta bagi pelanggar.

“Saya harap warga tidak takut, karena untuk hitung-hitunganya kami memiliki mekanisme sendiri. Apalagi besaran denda yang diberikan antara rumah hunian dengan pergudangan dan hotel juga tidak sama,” terangnya.

Dalam pembahasan perubahan Raperda Bangunan, karena Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru belum disahkan, Pemerintah Kota Surabaya tetap mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2007. Namun demikian, sebagai referensi pihaknya juga melakukan konsultasi  ke Kemdagri dan instansi terkait. (Indriatno/HF)


Komentar Anda:


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional