Menhut Tegaskan UU P3H Bukan untuk Menghukum Rakyat Kecil
Tgl: 12/07/2013 15:28 Reporter: Dedi Sudiana

KBRN, Jakarta : Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) tidak ditujukan untuk menghukum rakyat kecil.

"Ini saya tidak mengerti, kenapa UU ini dianggap akan menahan rakyat kecil, tidak ! Saya tegaskan. Ini adalah untuk kejahatan yang terorganisir, yang sebagian dilakukan oleh corporate bukan untuk peladang tradisional," tandasnya, usai melantik pejabat eselon I dan II Kementerian Kehutanan, Jumat (12/7/2013).

Dijelaskannya, UU P3H ini untuk melawan kejahatan korporasi dan secara terorganisir melakukan perusakan pelanggaran terhadap kawasan hutan Negara yang akan merugikan masyarakat luas.

“Nah bagaimana untuk rakyat ? untuk peladang tradisional, ini yang dilindungi oleh undang-undang ini. Jadi peladang tradisional, masyarakat asli sekitar hutan  itu yang kita lindungi, tidak boleh diganggu, biarkan mereka berladang seperti yang mereka lakukan secara turun temurun, ini kita lindungi,” tandasnya.

“Sekali lagi saya tegaskan, UU ini adalah untuk kejahatan yang sifatnya terorganisir, sementara untuk peladang tradisional, untuk rakyat, hak adat, hak ulayat, itu kita lindungi.”

Penegasan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan itu menanggapi ancaman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan yang berencana akan mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK), terkait UU P3H tersebut.

Koalisi yang diantaranya terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Sawit Watch, Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai UU P3H mengkriminalisasi Masyarakat Adat.

Rapat Paripurna DPR-RI, tanggal 9 Juli 2013 telah mengesahkan Undang-Undang Pencegahan dan  Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Undang-undang P3H yang terdiri dari 12 bab dan 114 pasal ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional, atau kegiatan non komersial seperti pemenuhan kebutuhan sandang/pangan/papan rumah tangga sendiri.

Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga ini terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Dengan dibentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menjadi kewenangan lembaga tersebut.

Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap. (Dedi)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional