Pansus DPRD Nilai Wajar Pelaksanaan APBD Bandar Lampung 2012
Tgl: 04/07/2013 21:55 Reporter: Fery Nuryadi

KBRN, Bandarlampung : Pada rapat pari purna penyampaian Pansus dan  pengambilan keputusan atas raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2012 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin wakil ketua DPRD kota Bandar Lampung Mw Heru Sambodo.

Juru bicara Pansus DPRD kota Bandar Lampung Wiyadi Sp, mengatakan, Badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung menyatakan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah kota Bandar Lampung tahun anggaran 2012 mendapat Opini wajar tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan demikian, berarti Pemkot Bandar lampung tiga tahun berturut-turut meraih ppredikat tertinggi dalam pengelolaan keungannya.

Dijelaskan Wiyadi, Pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan senilai Rp1,407 trilyun lebih dan terealisasi sebesar 1 triliun 459 milyar rupiah lebih atau terdapat selisih Rp 52 milyar rupiah lebih atau mencapai 103,70% dari target yang telah ditetapkan.

Meskipun peningkatan PAD tersebut masih didominasi oleh peningkatan dana perimbangan 61,70% sementara sumbangan PAD 24,70% dan lain-lain pendapatan yang sayah 3,28%, Pansus memberikan Apresiasi dan penghargaan atas kesungguhan Pemkot Bandar lampung dalam pengelolaan Pendapatan yang melampaui target tersebut.

Sementara belanja daerah yang di targetkan sebesar Rp 1,526 trilyun lebih terealisasi sebesar Rp 1,464 trilyun lebih, atau tercapai 95,99 % dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan target anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp 126 milyar lebih, terealisasi Rp 103 milyar lebih, atau terrealisasi sebesar 81,56%.

Untuk pengeluaran pembiyayaan yang ditargetkan Rp 7,669 milyar lebih, terrealisasi sebesar Rp 7,425 milyar lebih, atau terealisasi sebesar 96,81%.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan laporan realisasi tersebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 90 milyar lebih.

Lebih anjut Wiyadi Sp mengatakan, pertanggungjawaban APBD kota Bandar Lampung tahun 2012 sebagaimana audit BPK RI, maka Pansus meyimpulkan realisasinya telah disajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda," pungkas Wiyadi Sp. (Fery/HF)


Komentar Anda:


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional