SOP Diharapkan Bisa Membantu Menata Aset Daerah
Tgl: 13/06/2013 12:13 Reporter: Mujtahidin

KBRN, Dompu : Australia Indonesia partnership for Decenralisation (AIPD), mendorong Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

SOP yang digagas ini, diharapkan bisa membantu Dompu naik peringkat catatan BPK dari Disclimer menuju minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selama enam tahun ini, Kabupaten Dompu tidak bisa keluar dari catatan Badan Pemeriksa Keuanga (BPK), yang selalu menorehkan catatan Disclimer atau tidak bias memberikan penilaian.

Temuan BPK sehingga Disclimer selama enam tahun ini disandang Dompu, lantaran tidak bisa mengelola asset dengan Benar.

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD), mendorong Pemkab Dompu untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Tehnical Konsultan AIPD untuk Sekretariat Dewan dan DPRD, Shandy Yusuf kepada RRI, Kamis (13/6/2013) mengatakan salah satu cara untuk bias mengelola asset daerah dengan benar, harus ada SOP.

“Aset kita selama ini tidak bisa ditata karena tidak ada landasan hukumnya. Nah dengan terbitnya SOP ini bisa digunakan pijakan bagaimana menata aset serta untuk pedoman penarikan aset yang dikuasai mantan pejabat,” katanya.

Ia menambahkan, penerbitan SOP yang digagas sejak satu tahun terakhir ini hanya pada Sekretariat Dewan saja.

" Kami harapkan, kedepan, Setwan yang telah berhasl membuat SOP ini menjadi proyek percontohan bagi SKPD laindi Kabupaten Dompu. Selain untuk bias menata aset, SOP di Setwan ini jua digunakan untuk mengatur jadwal anggota DPRD Dompu, karena empat bagian di Setwan telah memiliki SOP masing-masing," tutupnya  (Mujtahidin/BCS)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional