Mantan Kepala Bappeda Sulsel Kembali Terseret Korupsi Pengadaan Tanah
Tgl: 02/06/2013 18:38 Reporter: Kamaru Rahman

KBRN, Makassar: Pengadaan tanah Gelanggang Olah Raga (GOR) Sudiang kembali menyeret mantan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Sangkala Ruslan.
Sebelumnya Sangkala Ruslan disebut-sebut menjadi penentu lokasi tanah Hamid Rahim sebagai tempat dibangunnya Celebes Convention Center yang ternyata tanah tersebut bukan garapan Hamid Rahim.
Pada pengadaan tanag GOR Sudiang pola yang mirip juga terlihat. 5 orang warga penerima dana ganti rugi hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Makassar bukan orang yang tepat.
Tanah tersebut merupakan milik negara karena sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Jaksa Penyidik, Greafik menjelaskan, kepentingan pemeriksaan Sangkala Ruslan sebagai tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala biro keuangan Pemprov Sulsel Yushar Huduri.
Menurut Greafik keterangan Sangkala Ruslan sangat penting untuk menjelaskan mekanisme penganggaran GOR Sudiang sehingga bisa dianggarkan dua kali.

"Kita ingin menemukan alat bukti berkaitan dengan mekanisme dan proses penganggaran kegiatan pengadaan tanah GOR Sudiang," ungkapnya Minggu,(2/6/2013).

Diakui Greafik, panggilan pemeriksaan atas  Sangkala Ruslan  merupakan panggilan pemeriksaan yang kedua setelah pada panggilan pertama tidak hadir tanpa alasan.

Kejanggalan pada proses pembayaran ganti rugi tanah GOR Sudiang tahun 2007 lalu dengan leading sektor kegiatan yang dilimpahkan ke Biro perlengkapan padahal Biro Dekosentrasi sebagai biro yang melimpahkan kegiatan lebih mengetahui aset. Selain itu 5 orang warga setelah menerima santunan jumlahnya dipotong dan jumlahnya jauh lebih besar dari yang mereka terima. Pemotongan tersebut tidak dipermasalahkan warga penerima ganti rugi karena sebelumnya mereka tidak pernah mengajukan permohonan ganti rugi.

Akta Jual beli yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi kuat dugaan palsu berdasarkan fakta warga penerima ganti rugi diantaranya berinisial S dan K mayoritas buta huruf dan tidak mengetahui akta jual beli tersebut. Jaksa menyimpulkan anggaran pelepasan tanah senilai Rp 3,2 Milyar menjadi kerugian negara dengan pertimbangan tanah tersebut tidak semestinya dibebaskan lagi. Meski demikian Kejaksaan Negeri Makassar masih akan berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara secara pasti. (KMR/AKS)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional