Sengketa Lahan PKL - Pengembang di Jalur Hijau Diserahkan ke BPN
Tgl: 30/05/2013 22:42 Reporter: Indriatno Heryawan

KBRN, Surabaya : Sikap hati-hati ditunjukkan Komisi B DPRD Surabaya menyikapi sengketa lahan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati jalur hijau atau tanah garis sempadan di  Kedurus - Karang Pilang, dengan PT Agra Paripurna. Komisi yang membidangi masalah perekonomian itu, menyerahkan masalah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Nanti, apapun hasil keputusan dari BPN, semua pihak harus taat dan patuh,” harap Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, Kamis (30/5/2013).

Machmud, menjelaskan, diserahkannya sertifikat lahan yang saat ini digunakan  berjualan ke BPN merupakan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Langkah tersebut diambil guna menghindari terjadinya gesekan antara pengembang dengan puluhan PKL yang sudah lama menempati lahan itu.

“Untuk saat ini, saya berharap semuanya jangan berdebat. Mari bersabar sambil menunggu hasil kepuutusan yang dikeluarkan oleh BPN. Makanya, saya meminta pengembang menghentikan upaya pemagaran terhadap di lokasi berjualan,” tandas pria yang disebut-sebut sebagai calon Ketua DPRD Surabaya ini.

Anggota Komisi B lainya, Rusli Yusuf, menjealskan bahwa dalam beberapa hearing (dengar pendapat) yang digelar komisinya beberapa waktu yang lalu, PT Aga Paripurna tidak bisa menerangkan status lahan yang saat ini dibuat berjualan para pedagang.

Padahal, dengan usia perumahan Gunungsari Indah, yang sudah dibangun sejak 1983 seharunya PT Agra paripuran selaku pengemabngnya bisa menunjukan awal site plane pembangunan. Oleh karena itu, dirinya mensinyalir bila lahan yang saat ini dibuat berjualan oleh PKL sebenarnya adalah fasilitas umum (fasum ) fasilitas sosial (fasos) yang harusnya sudah diserahkan kepada pemerintah kota.

“Jika memang nanti terbvukti, bahwa lahan yang akan diambil pengembang merupakan fasum atau fasos, maka rencana PT Agra Paripurna membangun Ruko di atasnya harusu dibatalkan,” tegas Rusli Yusuf.

Rusli menyebutkan, berdasarkan  sertifikat yang ada, tanah seluas kurang lebih 1 hektar itu di atas namakan H Sukria.  kendati demikian, Rusli membantah bila komisiny berencana melakukan gugatan terhadap PT Agra Paripurna.

“Saya hanya menanyakan fasum fasosnya. Sebab berdasarkan kabar yang saya dengar, Perumahan Gunungsari Indah, belum menyerahkan fasum fasos ke pemrintah kota,” sebutnya.

Humas Perumahan Gunungsari Indah, Suharsoyo, mengatakan bahwa pihaknya telh memberikan uang tali asih sebesar Rp 2,5 juta keada PKL yang digusur. Namun, uang tali asih tersebut tidak diberikan kepada seluruh PKL mengingat status lahannya yang merupakan miliki PT Agra Paripurna.

“Tali asih sudah kita berikan. tapi dariu kesepakatan tadi, kita tunggu saja keputusan dari BPN,” uajrnya.

Sementara itu, koordinator PKL H. Anton juga mengaku sepakat akan menunggu hasil keputusan dari Badan Pertanahan Nasional. Kendati dirinya sebenarnya mengaku keberatan untuk pindah dari lokasi yang telah ia gunaan sebagai lahan mengais rezeki selama bertahun-tahun itu.

“Sebenarnya berat bagi kami untuk pindah. Apalagi, mayoritas PKL sudah sejak tahun 1991 berjualan di sini,” terang H. Anton. (Indriatno/HF)


Komentar Anda:


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional