Pelayanan Publik Rutan Klas II A Pontianak Terburuk se-Indonesia
Tgl: 30/05/2013 20:15 Reporter: Hermanta

KBRN-Kalbar : Berdasarkan hasil temuan Supervisi Ombudsman RI, pelayanan publik di Rutan Kelas  IIA Pontianak merupakan  yang terburuk di Indonesia.

“Fakta  tersebut terugkap dari hasil surpervisi Ombudsman RI tanggal 24 dan 10 April serta 29 Mei 2013 yang dipaparkan Wakil Ketua Ombdsman RI, Hj. Azlaini Agus,SH, MH, pada Seminar Supervisi Pelayanan Publik tentang Upaya Membangun Pelayanan Publik  yang baik di Kota Pontianak, Kamis (30/5/2013).

Temuan tersebut antara lain pada ruang kunjungan tidak ada pengawasan dari petugas,  dan petugas masih memperbolehkban pengunjung berkunjung  di luar jam yang ditentukan  yaitu pada jam 12.00 WIB, bahan hal itu dilakukan tanpa regristrasi di loket pendaftaran, karena loket pendaftaran sudah tutup. Selain itu yang sangat membahayakan Petugas tidak melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap pengunjung (pemeriksaan badan) sedangkan barang bawaan diperiksa hanya sekedarnya, bahkan terkadang tidak diperiksa sama sekali.

“Ruang geledah untuk wanita yang berada sebelah kiri gerbang tidak berfungsi atau tidak digunakan, bahkan yang sangat menyedihkan bagi pengunjung yang menggunakan tikar/karpet masih dikenakan uang sewa berkisar Rp 10.000 hingga Rp 20.000 yang dipungut oleh Tahanan Pendamping (Taping).

Lebih lanjut Azliani mengatakan, bagi pengunjung yang ingin memperpanjang waktu besuk dikenakan biaya tambahan sukarela. Selain itu terlihat adanya informasi area bebas HP, namun banyak warga binaan/ tahanan yang memiliki HP, bahkan diruang kunjungan masih terdapat pengunjung yang menggunakan HP.

“Tidak hanya itu, adanya fasilitas kamar/ruangan untuk suami isteri, namun dikenakan biaya Rp 100.000 per malam. Begitu juga pengurusan Pembebsan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta,“ ungkapnya.

Padahal, di Rutan Kelas IIA Pontianak tersedia slogan atau himbauan yang bertuliskan ”Rutan Klas IIA Pontianak Wilayah Bebas (Anti) Korupsi", dan "Pelaku Suap, Pungli dan Gratifikasi Dapat Dipidana Sesuai dengan UU 31 Tahun 1999 dan UU 20 Tahun 2001". (


Audio


Komentar Anda:


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional