MK: Sengketa Pilkada Marak, Akibat Calon tidak Siap Kalah
Tgl: 23/05/2013 08:57 Reporter: Sugandi

KBRN, Jakarta : Mahkamah Konstitusi setiap harinya disibukan dengan  menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Pada umumnya, jenis kasus yang disidangkan MK beragam mulai  dari money politic, dugaan keberpihakan penyelenggara pilkada kepada calon tertentu, dan penggelembungan suara.

Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan maraknya perkara sengketa sidang pilkada yang ditangani oleh MK akibat tidak legowonya calon untuk siap kalah.

“Mungkin salah  satu penyebabnya masih belum banyak orang yang siap kalah dalam pemilihan. Kalau secara proses mereka yang dikalahkan ingin membuktikan apakah betul kalah atau kekeliruan atau penyelenggara pemilu yang memihak,” kata Maria Farida Indrati, dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Kamis (23/5/2013).

Sistem pemilihan umum kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat, disejumlah daerah memberi dampak yang negatif. Tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas umum oleh pendukung dari pihak yang kalah, menjadi catatan kelam untuk demokrasi Indonesia. Belum lagi, praktek money politic untuk mencari dukungan masyarakat.

Maria mengakui, masa transisi ke sistem pemilihan langsung,  masih harus terus dibenahi. Namun ia yakin seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat belajar dan semakin cerdas sehingga demokrasi Indonesia semakin baik.

Sementara terkait dengan usulan agar kepala daerah dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Maria enggan berkomentar, karena itu adalah kewenangan legislatif  sebagai pembuat Undang-Undang.

“Untuk itu, Hakim Konstitusi tidak boleh berpendapat, itu kewenangan parlemen. Hakim Konstitusi tidak bisa menjawab,” tegasnya. (Sgd/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional