Liras Nilai BKD Sampang tidak Transparan dalam Uji Publik K2
Tgl: 20/05/2013 00:00 Reporter: Supriyadi

KBRN, Sampang : Proses perekrutan dan pendataan tenaga sukwa yang masuk dalam kategori 2 (K2) di Kabupaten Sampang terus mendapatkan kritikan. Salah satunya dari Lingkar Rakyat Sampang Liras.

Ketua Liras Alam Kaisan, Senin (20/5/2013) menilai ada ketidak transparanan dalam pendataan pegawai untuk menjadi K2, termasuk dalam uji publik melalui media cetak maupun elektronik yang diduga masih belum dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang.

Disamping itu, BKD sebagai institusi kepegawaian daerah disinyalir menjalankan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Uji publik yang seharusnya dilakukan sejak Februari hingga saat ini tidak dilakukan. Dan yang kedua ada modus dibeberapa dinas itu namanya ada tapi orangnya gak ada, dan masuk dalam kategori 2," ujarnya kepada RRI.

Alan juga mengatakan, bahkan banyak penyimpangan dilakukan oleh beberapa instansi yang diduga menyalahi aturan, seperti adanya beberapa guru yang masuk dalam K2 meski tidak memenuhi ketentuan. Padahal PP 56 tahun 2012 mengatur bahwa per tanggal 31 Desember 2005 sebagai syarat masuk dalam kategori 2.

"Ada beberapa guru disekolah, ditemukan bahwa masuk 2008 dan 2007, tapi terdaftar dalam kategori 2, itu kan tidak sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.

Sementara itu, menanggapi dugaan tersebut Kabid Pengembangan Karir BKD Sampang Abd Hannan mengutarakan, dalam hal ini pihaknya sudah melakukan segala tahapan pendataan K2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk berdasarkan PP 56 tahun 2012 tersebut.

"Kalau dimedia cetak sudah kita lakukan dimedia cetak, kalau yang media elektronik ada di website kami sudah ada, tapi kalau di televisi nasional kita tidak lakukan, biayanya terlalu mahal," terang Hannan, Senin (20/5/2013) saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Ditambahkannya, bahwa yang dilakukan oleh BKD sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, pertama ada SE Kemenpan untuk dilaksanakan pendataan, dilanjutkan dengan perintah uji public. Dan hasilnya akan kirim ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) yang selanjutnya menunggu tanggapan balik dari hasil tersebut.

"Setelah ada tanggapan dari Kemenpan, nantinya akan turun perintah untuk verifikai dan validasi. Kita masih belum sampai ditahapan itu," Pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 2108 tenaga sukwan yang masuk dalam K2, dan daftar tersebut masih akan menjalani uji public serta akan dilakukan verifikasi dan validasi jika tidak ada sanggahan. Sementara sebelumnya sebanyak 67 tenaga honorer yang masuk dalam K1 sudah menerima SK pengangkatan sebagai PNS. (Supriyadi/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional