UU Pendidikan Tinggi Dijamin akan segera Menghilangkan Disparitas Pendidikan
Tgl: 20/05/2013 18:27 Reporter: yusridarto

KBRN, Jakarta : Undang Undang Pendidikan Tinggi UU no 12 tahun 2012 yang masih terjadi kontroversi di masyarakat, mendapat bantahan dari kalangan akademisi. Undang undang Dikti dijamin akan menghilangkan komersialisasi dan disparitas yang selama ini terjadi di dunia pendidikan di tanah air.

Tim ahli penyusun UU Dikti Prof Dr. Sofian Effendi mengatakan Undang Undang Dikti tidak akan menyengsarakan masyarakat miskin yang ingin mengenyam pendidikan tinggi meskipun masyarakat menilai kritis terhadap Undang undang tersebut," saya yakin tidak ada disparitas lagi silahkan masyarakat miskin kuliah di PTN," Ungkap Sofian Effendi.

Undang Undang Dikti tidak akan menimbulkan disparitas lagi jika Pemerintah serius, dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sungguh sungguh menindak lanjuti subtansi dari Undang Undang tersebut. Karena UU Pendidikan Tinggi yang telah disahkan oleh DPR RI perlu ada peraturan pemerintah dan Permen yang mempertegas dari Undang Undang itu, " kami yakin tidak ada masalah asal pemerintah serius," tegasnya.

Kenyakinan akademisi, tidak adanya komersialisasi dan disparitas Pendidikan karena hal itu sudah di perhitungkan sebelumnya ketika menyusun RUU di DPR RI. Undang Undang Dikti yang diharapkan tersebut menginginkan adanya otonomi Pendidikan karena selama ini PT yang berstatus Badan Layanan Umum hanya menghambat kemajuan pendidikan tinggi. Pernyataan itu disampaikan Tim Ahli Penyusun UU Dikti Prof Dr. Sofian Effendi  ketika usai menjadi pembicara workshop Undang Undang Dikti di sebuah Hotel di daerah senayan Jakarta senin (20/5/).

Hal senada disampaikan Prof Dr. Rizal Tamin dari ITB, menurutnya Undang Undang Dikti akan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah dan Keputusan Mentri hanya saja yang perlu diingatkan aturan dibawahnya itu mendukung adanya otonomi pendidikan yang salah satunya anggaran pendidikan tinggi di penuhi khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, " saya optimis undang undang dikti yang mengotomikan pendidikan akan menghindari disparitas dan komersialisasi, " tegasnya.

Otonomi pendidikan dipastikan akan menjamin akses dan keterjangkauan masyarakat menengah kebawah, karena Undang Undang tersebut subsidinya tidak pukul rata atau semua mahasiswa menerimanya namun hanya untuk masyarakat tidak mampu. (yus/HF)


Komentar Anda:


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional