Rencana Kenaikan Harga BBM, Belum Pengaruhi Harga Sembako di NTB
Tgl: 17/05/2013 13:35 Reporter: Ahmad Yani

KBRN, Mataram: Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, belum berpengaruh terhadap kenaikan harga Sembilan bahan pokok di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB Haji Lalu Imam Maliki,MM, di Mataram Jum’at (17/5/203) menyebutkan, harga kebutuhan pokok  dipasaran masih normal, bahkan beberapa komoditas seperti cabe, bawang, dan beras justru mengalami penurunan harga.

Meski demikian, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga menyusul adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Antisipasi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi bersama instansi dan lembaga terkait, termasuk dengan pihak PT. Pertamina didaerah agar mengamankan stok BBM bagi masyarakat.

Bahkan sejak, munculnya rencana kenaikan BBM itu, pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan koordinasi. Hasilnya, harga kebutuhan pokok di NTB masih tetap stabil. Berbeda halnya dengan harga kebutuhan pokok dibeberapa provinsi di Indonesia yang sejak beberapa pecan terakhir ini mulai terjadi kenaikan.

Menurut Imam Maliki, masih stabilnya harga sembako di NTB, juga disebabkan oleh tercukupinya stok kebutuhan pokok masyarakat ditingkat distributor. Termasuk untuk BBM yang tersedia di Terminal BBM Ampenan Mataram masih mencukupi untuk beberapa hari kedepan, disamping terus memasok dari terminal BBM Manggis Bali.

Pemeirntah provinsi NTB juga tetap menjamin kebutuhan beras masyarakat, dimana badan urusan logistic (Bulog) divisi regional NTB sudah menyerap beras petani sebanyak 120 ribu ton yang saat ini berada digudang bulog. Ia mengatakan, ratusan ton beras tersebut mencukupi untuk kebutuhan beras masyarakat selama beberapa bula kedepan.

Untuk itu, Imam Maliki meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM, serta menghimbau kepada para distributor dan pihak-pihak tertentu untuk tidak melakukan penimbunan, yang dapat merugikan masyarakat banyak. (Ahmad/WDA)


Audio


Komentar Anda:


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional