Kasus Perbudakan, Kontras Desak Mabes Pori Turun Tangan
Tgl: 06/05/2013 11:15 Reporter: Sugandi

KBRN, Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), selain berhasil mengungkap praktek perbudakan terhadap puluhan buruh industri pembuatan kuali aluminium di Kampung Bayur Opak, RT 03 RW 06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, rencananya KontraS akan membuat surat pengaduan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil investigasi KontraS, praktek perbudakan  juga melibatkan oknum Kepolisian dan Brimob. Pihaknya  akan mendesak Mabes Polri  agar menangani kasus perbudakan jika terbukti melibatkan aparat penegak hukum.

“Kita  akan  tekan polisi. Kita juga meminta Mabes Polri bertindak tegas untuk mengawal Polresta Tigaraksa,  mencari anggota Brimob dan mendesak agar proses hukum  diperluas  ke tingkat  orang yang dianggap tau  dan membiarkan,” kata Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (6/5/2013).

Dikhawatirkan jika proses hukum hanya ditangani Polresta Tigaraksa, terutama saat memeriksa oknum Brimob yang memiliki pangkat lebih tinggi, maka tidak akan maksimal. KontraS juga khawatir, kasus tersebut akan berakhir dengan antiklimaks.

Kontras pernah menangani kasus penyekepan terhadap karyawan Al-Zaitun. Pihak Kepolisian dan Komnas HAM hanya mengeluarkan surat rekomendasi namun pelaksanaan  proses hukum tidak jelas.

“Kita itu hanya heboh di awal tetapi proses di jalan seperti ada yang melemahkan”. Kontras menduga praktik perbudakan tersebut sangat sistematis karena melibatkan banyak pihak.

“Ini perbudakan didukung oleh aparatur  negara,” jelasnya. (Sgd/AKS)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional