Menunggak, PLN Putuskan Aliran Listrik Gedung DPRK Lhokseumawe
Tgl: 02/05/2013 10:49 Reporter: Albarra Maulana

KBRN, Lhokseumawe: PT. PLN Rayon Lhokseumawe, Rabu (1/5/2013) memutuskan aliran listrik ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat, karena menunggak pembayaran rekening listrik sejak bulan Januari hingga April 2013, dengan jumlah tagihan Rp 88 juta lebih.

Hal tersebut dikatakan Supervisor Teknik PT. PLN Rayon Lhokseumawe Mukhtar Juned kepada RRI, Rabu (1/5/2013). Menurutnya, sebelum dilakukan pemutusan, pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak DPRK, namun tidak juga ditanggapi.

“Ya sebelum kita melakukan pemutusan aliran listrik ke gedung DPRK, kita telah beberapa kali menyurati pihak DPRK Lhokseumawe untuk melunasi tunggakan rekening listrik mereka.  Namun pemberitahuan tersebut tidak digubris oleh pihak DPRK, karena itu kita atas nama PLN Rayon Lhokseumawe langsung mengambil sikap  untuk memutuskan aliran listrik ke gedung Dewan tersebut,” tuturnya.

Di hari yang sama, PT. PLN Rayon Lhokseumawe juga kembali memutuskan aliran listrik ke sejumlah aset milik PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara,  karena perusahaan itu  mengalami tunggakan rekening listrik senilai Rp 1,3 miliar selama empat bulan terakhir.

“Dan hal yang serupa juga kita lakukan  terhadap PDAM, kita telah menyurati pihaknya sebelum melakukan pemutusan, bahkan kami juga sempat berulang kali melakukan negosiasi dengan cara balas membalas surat, namun akhirnya kita tidak dapat memberikan toleransi waktu lagi, karena  sudah melawati batas waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

Disebutkan Mukhtar Juned, sesuai dengan surat perjanjian antara PDAM dengan PLN pada pertengahan bulan April lalu, apabila PDAM tidak dapat melunasi tunggakannya di akhir bulan ini, maka PLN berhak memutusi secara rampung atau seluruhan aliran listrik kepada PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara, namun karena banyak pertimbangan terhadap masyarakat, maka PLN Rayon Lhokseumawe hanya memutuskan kesebahagian aliran listrik milik PDAM.

Sementara Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Ridwan Jalil  kepada RRI membenarkan peristiwa yang dialami pihaknya. Hal tersebut dimakluminya,  karena hingga saat ini sekretariat DPRK belum memiliki dana untuk melunasi tunggakan rekening listrik.

“Ya kita tahu itu, sebabkan anggaran PLTA yang sudah diplotkan oleh pemerintah setempat tidak dapat di amprah, sebelum kegiatan dimaksud dilaksanakan. Artinya bekerja  dahulu baru bisa di bayarkan, tapi apa yang mau di kerjakan saya belum ada uang,” jelas Ridawan Jalil.

Lebih lanjut dijelaskannya, meskipun aliran listrik diputus, tidak mempengaruhi kegiatan kantor DPRK Lhokseumawe, karena pihaknya memiliki genset berkapasitas cukup.          

Hal senada juga dikatakan Direktur PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara Zulfikar Rasyid, ketika dihubungi RRI secara terpisah, dirinya mengakui  kalau aliran listrik disejumlah pompa air milik perusahaan Pemda itu diputuskan, karena belum mampu melunasi tunggakan rekening listrik.

“Kita juga belum dapat mencairkan dana yang sudah disubsidikan oleh Pemkab, namun kita sudah mencicil beberapa kali tagihan itu, tunggakan kita sudah mencapai Rp 1,3 miliar, tapi udah kita bayar dua ratus juta kemarin itu,” tungkas Zulfikar Rasyid.

Menurutnya, untuk supplay air bersih kepada masyarakat nantinya agak terganggu, tetapi tidak terhenti, karena PDAM langsung menyalurkan air kepada warga dari saluran waterintake.  (Albarra/DS/AKS) 


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional