Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Jateng Fluktuatif
Tgl: 20/04/2013 13:46 Reporter: Sugandi

KBRN, Jakarta : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Tengah, Sri Kusuma Astuti, mengatakan, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya fluktuatif.

Kenyataan itu diungkapkan oleh Sri Kusuma Astuti dalam perbincangan dengan Pro3 RRI, Sabtu (20/4/2013), terkait dengan peringatan Hari Kartini 2013.

“Dari tahun ke tahun tidak meningkat, namun fluktuatif. Antara tiga tahun ke belakangan, misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak 3.200-an kasus, kemudian turun pada 2011 sebanyak 2.700 kasus, dan naik kembali pada 2012 menjadi  2.800 kasus. Penyebabnya, akibat dampak dari media,” ujar Sri Kusuma Astuti.

Untuk menanggulangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain sudah ada undang-undang, pemerintah juga telah memiliki peraturan daerah, antara lain Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2009.

Dengan adanya Perda ini, di Jawa Tengah telah dibangun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 35 kabupaten/kota. Saat ini, juga sudah ada 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang layak anak. Ditargetkan tahun 2014 telah dibangun simpul 35 kabupaten yang layak untuk anak.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjalin kerja sama dengan sejumlah provinsi di Indonesia, khususnya provinsi yang penduduknya banyak yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, karena kondisi tersebut banyak terjadi perdagangan manusia.

“Agar kekerasan tidak meluas, kami  bekerja sama dengan provinsi. Tahun ini, sudah ada 15 provinsi kita bekerjasama, utamanya provinsi transit, provinsi yang  banyak lapangan  kerja,” tegasnya.

Namun, yang paling penting adalah adanya integrasi antara pemerintah, dunia usaha dan keluarga. (Sgd/HF) 


Audio


Komentar Anda:


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional