PAN Kawal Usulan 980 Tenaga Kontrak Kategori 2 Lembata jadi CPNS
Tgl: 08/04/2013 20:43 Reporter: Geby Hurek Making

KBRN, Ende : Setelah berhasil menganulir proses pengadaan dan pengangkatan sekitar  60-an  Tenaga Kontrak di Kabupaten Lembata pada periode tahun 2012, Partai Amanat Nasional Lembata, kembali mengawal proses pengangkatan 980 Tenaga Kontrak kategori 2 Lembata, karena sarat manipulasi dan kepentingan.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional Lembata, Carnelis Nunang, kepada KBRN mengatakan, 980 Tenaga Kontrak yang siap diusulkan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2013 itu sarat rekayasa, ditemukan antara lain, banyak tenaga kontrak yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri, dan terekam dalam daftar kategori 1 sebelumnya, justru pada kategori 2, namanya tidak lagi tercantum, bahkan muncul nama-nama baru, yang tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak di Lembata.

Ada yang berstatus Kepala Desa, ada lagi yang mengaku telah melaksanakan tugas di lembaga pendidikan tertentu, padahal, yang bersangkutan sama sekali tidak bekerja sebagai Tenaga Kontrak.

"Mereka, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lembata telah melakukan  manipulasi data, dan ini akan kami telusuri dan melaporkan SKPD maupun oknum yang bersangkutan ke aparat Penagak Hukum. Mengapa? karena dalam Surat Rekomendasi terhadap Tenaga Kontrak, SKPD telah mencantumkan item, bahwa jika dikemudian hari, ternyata data yang disodorkan ke Pemerintah Lembata melalui Badan Kepegawaian Daerah itu tidak benar , maka kami siap ditindak hukum," kata Carnelis, Senin (8/4/2013).

"Kami tidak melapor ke BKD, toh hasilnya sama saja. Kami akan melapor ke Kepolisian dan  Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara. Bila perlu Menpan membentuk  tim independen  untuk melihat kejanggalan penerimaan Pegawai di Lembata karena ini sudah sering kali terjadi." 

BKD menurut Cornelis, juga tidak mempublikasikan daftar nama itu melalui media, dan terkesan sangat tertutup.

Sementara Badan  Kepegawaian Daerah melalui  Ignas Ile, yang  adalah  seorang pejabat yang ikut dalam proses penjaringan data, membenarkan kalau PAN sudah permah melakukan hal sama, pada tahun sebelumnya.

"Kami mendengar PAN akan menurunkan relawan untuk mencari tau kebenaran, bahkan membuka Posko Pengaduan, itu tidak salah," kata Ignas Ile.

BKD Lembata menurut Ignas Ile, hanya menerima usulan nama dari SKPD yang ada, kami juga  telah memberi ruang sanggahan publik, agar setiap kejanggalan yang ditemukan masyarakat terhadap nama nama yang diusulkan melalui BKD itu dikawal juga oleh masyarakat. Batas pengaduan publik, hingga tanggal 16 april 2013.

"Setelah batas waktu itu, jika ada aduan masyarakat, BKD akan menempuh jalan Uji Petik, untuk mencaritahu kebenarannya," kata Ignas Ile. (Geby/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional