Peningkatan Kualitas SDM, Kemensos MoU dengan Flinder Australia
Tgl: 14/03/2013 17:43 Reporter: Ria Saptawati

KBRN, Jakarta : Kementerian Sosial dan Flinders Universitas Australia gandeng kerja sama untuk membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial.

Kerja sama tersebut disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Kemensos diwakili Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, R Harri Hikmat dan Vice Chancellor Flinders Universitas Australia Prof, Michael N Barber di saksikan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri mengatakan, tujuan yang akan dicapai dari kesepakatan bersama ini adalah secara bersama-sama ingin mengembangkan, memperkuat, memfasilitasi, mempromosikan dan mengembangkan kerja sama dan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

"Sementara ruang lingkup kesepakatan bersama ini  di bidang pendidikan dan pelatihan, melalui kerja sama diantaranya pelaksanaan program beasiswa double degree di bidang kebijakan publik di Universitas Indonesia dan Flinders University untuk program pasca sarjana,” ujar Mensos.

Menurut Mensos Salim segaf al jufri, selain itu pengiriman mahasiswa Indonesia untuk mengikuti pendidik program pascasarjana dan Doctoral di Flinders University di semua bidang yang relevan dengan Kementerian Sosial dan menerima mahasiswa pascasarjana dari Flinders University untuk melakukan praktikum di salah satu lembaga di bawah Kemensos begitu juga sebaliknya.

"Kerja sama seperti ini saya harapkan akan berguna bagi kedua belah pihak utamanya untuk memperluas pengetahuan dari berbagai negara, mengidentifikasi berbagai solusi terhadap masalah sosial yang dialami kedua negara, mengembangkan kekuatan profesi pekerjaan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mendorong mahasiswa pekerjaan sosial untuk menganalisis identitas kultural dan dapat berbagi dan memperluas teori dan praktek, dan secara ideal Indonesia membutuhkan 155 ribu pekerja sosial saat ini baru dipenuhi 15 ribu pekerja sosial,” jelasnya.

Menurutnya pelayanan sosial sebagai bagian dari kebijakan sosial memerlukan penyempurnaan sehingga diperlukan pula proses analisa kebijakan yang kompoten. Konsekuensinya berbagai kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, harus lahir dari hasil analisa kebijakan.

Sementara pada kesempatan yang sama Vice Chancellor Flinders Universitas Australia Prof, Michael N Barber menilai, Indonesia dalam penanggulangan permasalahan sosial mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat tenaga-tenaga terlatih dalam bidang kesejahteraan sosial. (Ria/LL/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional