KPU Dukung PP Nomor 18 tahun 2013
Tgl: 14/03/2013 11:32 Reporter: Sugandi

KBRN, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2013 tentang pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye Pemilu. PP itu telah ditanda tangani pada 1 Maret 2013.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan PP tersebut akan semakin memperkuat aturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan  KPU Nomor 1 tahun 2013.

“PP sejalan  dengan Undang-Undang sebelumnya dimana  setiap pejabat negara  yang memiliki  hak  kampanye ada larangan seperti tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam dialog bersama Pro 3 RRI, Kamis (14/3/2013).

Didalam PP diatur secara jelas bagi menteri,  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pejabat daerah seperti gubernur, wakil , bupati, wakil bupati, walikota dan wakil, yang hendak mengambil cuti jelang kampanye pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

Khusus menteri permintaan cuti diajukan kepada presiden dan diajukan selambatnya 12 hari sebelum pelaksanaan cuti. Waktu cuti untuk pejabat negara yaitu tiga hari kerja dalam satu minggu kampanye baik DPR dan DPR.

“PP itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan  KPU Nomor 1 tahun 2013,” jelasnya. Untuk aturan kampanye bagi pejabat negara , juga diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004. (Sgd/AKS)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional