Jamu Berbahaya Marak, Ombudsman Sebut Pemerintah Lalai
Tgl: 13/03/2013 15:40 Reporter: Sugandi

KBRN, Jakarta: Maraknya obat dan jamu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), termasuk jamu tradisional yang sesudah diminum langsung cespleng, dan menyembuhkan, akibat dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), akan reaktif jika ada laporan dari masyarakat mengenai jamu dan obat mengandung BKO, namun fungsi pengawasan tidak dilakukan secara rutin oleh pemerintah.

Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus menyebut pemerintah telah melakukan kelalaian yang merugikan masyarakat atas maraknya obat dan jamu berbahaya. "Saya mengatakan ini mal adminsitrasi yang masuk kelalaian penyelenggara negara dan pemerintah yang merugikan masyarakat, " kata Azlaini Agus, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu (13/3/2013).

Menurutnya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah.   Pertama, memberikan edukasi dan pelatihan kepada pengusaha khususnya pengusaha kecil seputar jamu yang sehat dan aman, termasuk penjelasan bahan-bahan yang dilarang.

Kedua, mempermudah bahkan menggratiskan perizinan untuk pengusaha kecil. Praktek curang oleh produsen kecil juga biasanya diawali oleh mahalnya mengurus perizinan. Untuk menghindari perizinan, mereka nekat melabeli produknya dengan memanipulasi perizinan. Akibatnya tidak hanya masyarakat saja yang dirugikan namun pengawasan dan kontrol dari pemerintah akan semakin sulit.

Ketiga adalah memperketat pengawasan. “Jika pemerintah tidak melakukan itu (tiga hal -red) maka pemerintah dianggap gagal,” tegasnya. (Sgd/AKS)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional