Ratusan Warga Surabaya Buat Petisi Tolak Penggusuran oleh PT KAI
Tgl: 25/01/2013 20:57 Reporter: Indriatno

KBRN, Surabaya : Ratusan warga yang tinggal di bantaran rel kereta api kembali mendatangi gedung DPRD Surabaya. Dalam hearing yang dilakukan di Gedung DPRD, Jumat (25/1/2013) warga yang hadir beserta anggota legislatif sepakat membuat petisi guna menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan PT Keret Api Indonesia (PT KAI).

“Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam pertemuan kali ini,” ujar Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Surabaya, Armudji, Jumat (25/1/2013).

Menurut Armudji, selain menolak penggusuran yang akan dilakukan PT KAI dengan batas waktu yang tidak ditentukan, poin lain yang tertuang dalam petisi adalah soal rencana pengajuan yudisial review terhadap Undang-Undang No 23 tahun 2007 soal perkeretaapian.

Yudisial review ini sangat penting, sebab dasar itulah yang dibuat pihak KAI sebagai landasan melakukan penertiban. Dan itu dilakukan tanpa ada kopensasi apapun kepada warga,” terang legislator asal PDIP Surabaya ini.

Armudji mengungkapkan, berdasarkan audiensi yang digelar antara komisinya dengan warga, selama ini alasan PT KAI melakuan penggusuran adalah untuk meminimalisir angka kecelakaan yang diakibatkan banyaknya tempat tinggal yang dibangun di sekitar bantara rel. Padahal, berdasarkan penuturan warga, selama kurang lebih 55 tahun tidak ada kecelakaan di sekitar rel kereta api.

“Tadi juga disepakati untuk mengirim surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Dahlan Iskan, red) agar penertiban ini dibatalkan,” ungkapnya.

Sementara koordianator Forum Pinggir Rel Surabaya, Wahyu, mengaku senang dengan dengar pendapat yang dilakukan Komisi A. Menurutnya, isi petisi yang telah disepakati sepenuhnya telah mewakili aspirasi dari warga yang tinggal di sekitar bantaran rel kereta api di Surabaya.

“Warga berharap apa yang dihasilkan tadi benar benar menjadi kenyataan,” harap Wahyu.

Wahyu menjelaskan, dalam rencana penertiban yang akan dilakukan PT KAI tersebut, dari awal masyarakat mensinyalir ada motif lain di belakangnya. Sebab berdasarakan pengalaman yang terjadi di beberapa daerah lain, biasanya lokasi yang telah digusur justru dimanfaatkan untuk lahan ekonomi.

“Kalau demi pemilik modal saja bisa, kenapa ketika lahan itu ditempati warga tidak boleh. Padahal PT KAI itu kan milik negera,” heran Wahyu.

Menurut wahyu, selain sudah menempati lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun, alasan lain warga pinggir rel menolak penggusuran adalah ada sebagian warga yang telah memiliki sertifikat hak milik terhadap rumah yang ditempati.  

“Selama ini warga juga dikenakan pajak Bumi dan Bangunan (PBB, red),  lalu ketika tiba tiba warga digusur, lalu kemana larinya PBB yang telah kami bayar,”  tandas pria berkulit sawo matang ini.

Sedangkan first Presiden Aset Wilayah Timur Jawa, PT KAI, Harjo, bersikukuh penertiban akan tetap dilakukan. Namun rencana itu tidak mungkin jika langsung dilakukan tepat waktu sesuai dead line yang telah ditetapkan sebelumnya.

“PT KAI  akan menunda, dan hasil rapat hari ini akan kami jadikan langkah berikutnya yang akan diambil,” kata Harjo.

Harjo menerangkan, penolakan warga terhadap penertiban yang dilakukan PT KAI sebenarnya merupakan hal yang biasa. Tidak hanya di Surabaya, kejadian semacam itu juga pernah terjadi di beberapa daerah lain.

“Untuk hearing kali ini saya tidak bisa mengambil keputusan. Makanya akan saya sampaikan dulu kepada pimpinan,”  terang pria yng mangkau baru bekerja beberapa bulan di Surabaya ini.

Sementara ketika disinggung terkait adanya tanah warga yang telah memiliki sertifikat hak milik, pria bertubuh gempal ini menyatakan akan mengkroscek terlebih dahulu. Sebab pihaknya tidak bisa begitu saja percaya dengan pernyataan lisan yang disampikan warga. (Indriatno/WDA)


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional