Pemprov NTB Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Hingga Desember 2012
Tgl: 07/09/2012 07:56 Reporter: Ahmad Yani

KBRN, Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperpanjang waktu pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sebelumnya hanya enam bulan terhitung 5 Maret hingga 5 Agustus, kini pelayannya hingga 31 Desember 2012.

Perpanjagan waktu tersebut dilakukan karena animo pemilik kendaraan cukup tinggi, disamping berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Pendapatan Daerah NTB Haji Lalu Suparman, Kamis (6/9) mengatakan, potensi PAD antara lain bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

PKB dan BBNKB ditagih oleh Dispenda NTB melalui 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah, masing-masing tiga unit di Pulau Sumbawa dan empat unit di Pulau Lombok. Sementara PBBKB ditagih oleh Pertamina, kemudian didistribusikan ke wilayah NTB hingga diteruskan ke berbagai daerah otonom sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) pajak.

 “Khusus untuk BBNKB, ditempuh kebijakan pembebasan dalam jangka waktu tertentu agar merangsang pemilik kendaraan yang belum balik nama untuk melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, nilai BBNKB hanya satu persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), namun banyak pihak yang enggan mengajukan balik nama, karena kekuatan hukum dalam pembelian kendaraan bermotor sama dengan barang bergerak lainnya, yakni tidak harus balik nama.

Karena itu, tidak mengherankan jika banyak kendaraan dari luar daerah NTB yang beroperasi di wilayah NTB melebihi rentang waktu yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Suparman mengatakan, beberapa kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB antara lain Nomor Polisi  B, L, DK, D, N, W dan nomor polisi lainnya di luar daerah. Sedangkan kendaraan dalam wilayah NTB, bernomor polisi DR untuk Pulau Lombok dan EA untuk Pulau Sumbawa.

“Kita berharap, dengan perpanjangan waktu penghapusan sementara BBNKB, maka pemilik kendaraan dari luar daerah berbondong-bondong mengajukan permohonan mutasi disertai balik nama kendaraan bermotor.”

Suparman mengakui, pihaknya cukup kesulitan dalam menindak tegas para pengguna kendaraan bermotor dari luar NTB itu karena berbagai pertimbangan logis. Diantara pengguna kendaraan luar daerah itu, merupakan aparatur pemerintah yang pindah tugas ke wilayah NTB hanya untuk jangka waktu tertentu sehingga enggan memutasikan identitas kendaraan bermotornya. (A. Yani/DS/AKS)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional